Repelita Jakarta - Kisruh internal Partai Ummat kian memanas setelah pengurus daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan pembubaran diri.
Ketua DPP Partai Ummat Aznur Syamsu menilai keputusan tersebut didorong oleh kekecewaan yang telah lama menumpuk terhadap Majelis Syuro yang dipimpin Amien Rais.
“Emosional saja itu. Mungkin karena masalah sudah terlalu banyak dan menumpuk. Mereka tidak sabar,” ujar Aznur dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 16 Juni 2025.
Aznur menjelaskan bahwa pengurus DIY kecewa dengan dinamika internal yang semakin rumit akibat konflik kepentingan di lingkaran elite partai.
Namun, ia menyebut mayoritas pengurus daerah lainnya masih bertahan dan tetap ingin Partai Ummat melanjutkan kiprah politiknya.
“Yang lain tetap bertahan. Kami anggap ini sebagai luapan kekecewaan. Semoga saja mereka bisa kembali,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan pembubaran belum final karena secara struktural belum ada keputusan organisasi yang sah.
“Kalau mundur boleh saja, tapi harus ada putusan yang menyatakan sah mundur atau bubar. Itu belum ada,” katanya.
Aznur berharap ketegangan akibat perubahan AD/ART oleh Majelis Syuro dapat segera diakhiri agar partai bisa fokus pada persiapan Pemilu mendatang.
Ia mengingatkan bahwa Partai Ummat didirikan oleh banyak pihak, bukan oleh segelintir tokoh saja.
“Sebagian besar masih ingin partai ini eksis dan berjalan. Kita perlu sabar, karena perjuangan ini milik banyak orang,” ujar Aznur.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya menyelesaikan konflik internal mengingat Pemilu sudah semakin dekat.
“Kalau ini tidak diselesaikan sekarang, kapan lagi. Pemilu sudah di depan mata,” ujarnya.
Aznur berharap Rapat Kerja Nasional yang digelar pada 16 hingga 17 Juni 2025 menjadi titik balik konsolidasi partai.
Ia membuka peluang bahwa Rakernas dapat memutuskan pelaksanaan Musyawarah Nasional untuk menyusun kepengurusan baru.
“Kalau memang diputuskan Munas, kita akan langsung persiapkan dan fokus pada pemilu ke depan,” katanya.
Sebelumnya, pengurus Partai Ummat DIY menyatakan mundur menyusul kekacauan internal terkait perubahan mendadak terhadap AD/ART partai.
Kisruh ini berawal dari penundaan Rakernas yang dijadwalkan sejak Agustus 2024, namun terus molor dengan berbagai alasan politis.
Situasi kian rumit ketika Majelis Syuro di bawah Amien Rais mengubah AD/ART secara sepihak pada Desember 2024.
Perubahan itu menghapus mekanisme musyawarah nasional hingga daerah, termasuk proses pertanggungjawaban oleh pengurus pusat maupun wilayah.
Langkah tersebut memicu gejolak karena dianggap membungkam aspirasi internal dan menutup pintu koreksi struktural partai. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
