Repelita Jakarta - Usulan pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI kini resmi diterima pimpinan DPR.
Publik menanti keputusan parlemen terkait desakan tersebut.
Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat tersebut.
“DPR sudah menerima suratnya,” ucap Said kepada wartawan di kompleks parlemen, Rabu 4 Juni 2025.
Ia menjelaskan bahwa pimpinan DPR akan menggelar rapat internal sebelum membawa hal tersebut ke Badan Musyawarah.
Menurutnya, banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum DPR mengambil keputusan.
Namun ia menyadari bahwa isu pemakzulan ini masih dianggap asing di lingkungan DPR.
Said menekankan bahwa saat ini DPR tengah fokus pada tantangan global yang mempengaruhi masa depan bangsa.
“Ancaman geopolitik dan langkah proteksionisme negara-negara besar jadi perhatian utama,” ujar dia.
Meski begitu, ia mengajak masyarakat menunggu keputusan parlemen secara sabar.
“Mari bersabar dan lihat bagaimana perkembangannya,” sambungnya.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada MPR dan DPR.
Isi surat itu memuat permintaan agar DPR segera memproses pemakzulan Gibran sesuai aturan yang berlaku.
Forum tersebut menyampaikan beberapa alasan penting sebagai dasar permohonan pemakzulan.
Alasan pertama adalah dugaan pelanggaran hukum karena Gibran dinilai mendapat tiket pencalonan melalui perubahan aturan batas usia dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Mereka menyebut proses itu bertentangan dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
Forum juga mengangkat aspek kepatutan sebagai alasan pencabutan mandat terhadap Gibran.
Mereka menilai Gibran tak memiliki pengalaman cukup dalam urusan kenegaraan dan politik nasional.
Selain itu, latar belakang pendidikan Gibran dan validitas ijazahnya turut dipertanyakan.
“Sudah enam bulan menjabat, tidak terlihat peran Gibran dalam mendukung Presiden. Justru malah menjadi beban bagi Presiden Prabowo,” tulis Forum Purnawirawan dalam suratnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
