Marak Gerakan Gagal Bayar Pinjol di Media Sosial, AFPI Laporkan ke OJK hingga Polisi

 

Repelita Jakarta - Gerakan gagal bayar pinjaman online atau Galbay tengah marak di media sosial dan memicu kekhawatiran industri pinjaman digital.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar, menyebut pihaknya akan menempuh jalur hukum terhadap individu yang mengajak masyarakat untuk sengaja tidak membayar tagihan.

Menurut Entjik, ajakan semacam itu sudah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menambahkan bahwa AFPI saat ini juga sedang berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti penyebaran ajakan tersebut.

"Yang mengajak masyarakat tidak bayar atau Galbay di YouTube, di sosmed dan sebagainya, kami lagi diskusikan dengan kepolisian," kata Entjik usai mengikuti seminar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).

Fenomena Galbay disebutkan mulai populer di kalangan generasi muda.

Entjik berharap aparat dapat menindak pelaku yang mendorong masyarakat melakukan pelanggaran kewajiban pembayaran.

Ia menekankan bahwa AFPI akan terus mengedukasi masyarakat agar tetap mematuhi kewajiban dalam sistem pinjaman daring.

Dalam rangka memperkuat ekosistem pinjaman digital resmi, AFPI juga mendorong agar layanan pinjaman daring atau pindar masuk ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Diskusi dengan OJK terkait hal ini disebut telah dilakukan, dengan tujuan agar informasi kredit bisa terpantau secara nasional.

Entjik menyatakan bahwa keterlibatan dalam SLIK dapat menurunkan angka kredit macet atau Non Performing Loan (NPL).

Jika seseorang gagal membayar pinjaman di layanan pindar, maka riwayat tersebut akan tercatat dalam sistem dan berdampak pada akses kredit lainnya.

"Kalau dia macet di pindar dia tidak akan bisa ambil kredit perumahan, motor dan lain-lain," jelas Entjik. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga