KPK: Ustaz Khalid Basalamah Sangat Bantu Penanganan Perkara Kuota Haji

 

Repelita Jakarta - Ustaz Khalid Basalamah dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Pemanggilan dilakukan pada Senin, 23 Juni 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa Khalid kooperatif dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan.

“Saudara Khalid Basalamah diundang untuk dimintai keterangannya dan yang bersangkutan kooperatif memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh tim. Tentu ini sangat membantu dalam proses penanganan perkara terkait dengan kuota haji ini,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis 26 Juni.

Menurut Budi, keterlibatan Khalid lebih pada pengetahuannya mengenai tata kelola penyelenggaraan haji.

"Yang didalami terkait dengan pengetahuannya, terkait dengan pengelolaan ibadah haji begitu," ucapnya.

Budi menyebut, perkara ini belum naik ke tahap penyidikan.

Namun, KPK berkomitmen terus menelusuri setiap informasi dan bukti agar perkara ini bisa segera ditingkatkan.

“Perkara tersebut belum naik di tahap penyidikan, tapi KPK berkomitmen untuk terus mendalami, menelusuri setiap informasi yang dibutuhkan dan berkomitmen untuk segera menaikkan perkara ini ke tahap berikutnya,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi perhatian besar publik terhadap kasus ini.

Budi mengatakan isu kuota haji memang sangat dekat dengan masyarakat.

“Dukungan publik cukup besar karena memang perkara terkait dengan kuota haji ini isunya dekat dengan masyarakat,” katanya.

KPK memastikan penanganan perkara ini bisa menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola ke depan.

Kasus dugaan korupsi kuota haji yang tengah diselidiki ini disebut terjadi sebelum Nasaruddin Umar menjabat sebagai Menteri Agama.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut penyelidikan mencakup periode 2023-2024.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi bahwa rentang waktu itu digunakan berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari dokumen dan keterangan yang ada.

“Mungkin ya informasi awal dapatnya itu. Tapi, dari hasil pendalaman terhadap dokumen dan bukti-bukti yang lain, ada potensi lain. Tapi tempus itu harus dipastikan karena berkaitan dengan surat perintahnya,” ujar Setyo.

Pada periode 2023-2024, Menteri Agama dijabat oleh Yaqut Cholil Qoumas.

Namun, saat ditanya apakah akan memanggil Yaqut, Setyo enggan memberikan penjelasan lebih jauh.

“Ya itu relatif, semuanya tergantung hasil pemeriksaan nanti seperti apa,” ucapnya.

Sebelumnya, kasus ini pernah dilaporkan ke KPK oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada 1 Agustus 2024.

GAMBU menuding Menag Yaqut dan Wamenag Saiful Rahmat Dasuki telah mengurangi 8.400 kuota haji reguler dan mengalihkannya ke haji khusus.

Menurut Ketua GAMBU Arya, pengalihan ini menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur porsi haji khusus hanya delapan persen dari total kuota.

Saat dimintai tanggapan soal laporan itu, Yaqut tidak menjawab.

Ia hanya menyebut tidak etis membahasnya saat menghadiri acara Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada 3 Agustus 2024.

"Ini kita hormati acara partai, dong. Kita hormati acara Gekira," kata Yaqut sambil tersenyum dan meninggalkan awak media.

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Gus Irfan Yusuf menyatakan pihaknya mendukung penuh transparansi dalam pelaksanaan haji.

Ia menekankan amanat Presiden Prabowo agar pengelolaan haji harus akuntabel dan transparan.

"Kita harus menerjemahkan dua kata itu ke dalam bentuk berbagai kebijakan kami," ujarnya di Kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Kamis 19 Juni.

Gus Irfan juga menyebut BP Haji telah melibatkan eks penyidik KPK, jaksa, dan personel kepolisian ke dalam struktur organisasinya.

Langkah ini diambil untuk memperkuat prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelayanan haji. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga