Komdigi Dikecam soal Takedown Konten Kritis, Pernyataan Fadli Zon Disorot Media Asing

Repelita Jakarta - Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 sebagai rumor terus menuai kecaman luas, tak hanya dari dalam negeri, tapi juga disorot media internasional.

Aliansi Perempuan Indonesia menyebut pernyataan itu sebagai bentuk kekerasan baru yang melukai para penyintas dan keluarga korban.

“Menteri Fadli Zon bilang itu cuma rumor, itu bukan sekedar salah bicara, itu adalah bentuk kekerasan baru yang menolak mengakui kebenaran,” tegas Siti Umul Khoir dari Koalisi Perempuan Indonesia.

Sementara itu, penyintas kekerasan seksual dan aktivis Forum Aktivis Perempuan Muda (FAMM) Indonesia, Tuba Falopi, mengatakan pernyataan Fadli Zon memicu trauma lama.

“Dalam waktu sekejap aku langsung membayangkan luka, sakit, dan amarah dari kawan-kawan penyintas 1998,” ujarnya.

Kritik juga datang dari sejarawan Andi Achdian yang menilai proyek penulisan ulang sejarah nasional ini tidak berpijak pada kesadaran etis.

“Kalau kekerasan terhadap perempuan ditulis sebagai ekses kerusuhan saja, itu membunuh korban untuk kedua kalinya,” katanya.

Pernyataan Fadli Zon juga dikritik karena dinilai menunjukkan pengingkaran terhadap fakta yang sudah dicatat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada masa pemerintahan Presiden Habibie.

Aktivis perempuan Eva Sundari menambahkan, penulisan ulang sejarah yang dilakukan pemerintah saat ini terkesan lebih berpihak pada narasi pelaku daripada korban.

“Penulisan sejarah ini kok perspektifnya perspektif pelaku, bukan korban,” ujarnya.

Di sisi lain, Komisi Digital dan Informasi (Komdigi) didesak berbagai kelompok masyarakat sipil agar menghentikan praktik penghapusan konten-konten kritis di media sosial terkait pernyataan Fadli Zon.

Desakan ini muncul setelah sejumlah unggahan aktivis dan organisasi perempuan yang mengkritik Fadli hilang dari platform digital secara misterius.

“Penghapusan konten kritis adalah bentuk pembungkaman. Komdigi harus berhenti jadi alat sensor,” ujar pernyataan tertulis dari Aliansi Jurnalis Independen dan SAFEnet.

Tak hanya di dalam negeri, pernyataan Fadli Zon ikut menjadi sorotan media asing seperti The Guardian, South China Morning Post, hingga ABC News Australia.

Mereka menyoroti bagaimana pemerintah Indonesia merespons luka sejarah dan isu kekerasan seksual massal dalam transisi demokrasi.

Aliansi Perempuan Indonesia mendesak Fadli Zon segera mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh penyintas dan masyarakat Indonesia.

“Kalau dibiarkan, pernyataan seorang menteri akan diterima sebagai kebenaran, padahal justru menyesatkan,” tegas mereka. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga