DPRD Kuliti Utang Pemkab Pangandaran, Pantesan Tak Bisa Bayar Gaji Pegawai

 

Repelita Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kondisi Kabupaten Pangandaran berada di ambang krisis keuangan.

Ia menyoroti persoalan utang yang membelit kabupaten tersebut, hingga berdampak pada kemampuan membayar gaji pegawai negeri.

Kabupaten hasil pemekaran dari Ciamis itu kini menghadapi tekanan fiskal serius, dengan utang mencapai ratusan miliar rupiah.

Anggota DPRD Pangandaran Iwan M Ridwan menyatakan total utang jangka pendek per 12 Juni 2025 mencapai Rp376,4 miliar.

Utang tersebut terdiri dari kewajiban kepada RSUD Pandega dan Bank Mandiri sebesar Rp22 miliar, serta tunggakan belanja kegiatan dan pengadaan barang Rp243,7 miliar.

Selain itu, Dana Bagi Hasil ke desa sejak 2018 sebesar Rp95,7 miliar dan sisa bantuan keuangan provinsi Rp15 miliar turut menambah beban utang.

Meski Pemkab Pangandaran telah membayar sebagian utang sebesar Rp238,7 miliar, sisa utang yang belum terbayar masih mencapai sekitar Rp137,7 miliar.

Iwan menambahkan, di luar itu masih ada pinjaman jangka pendek dari Bank BJB senilai Rp140 miliar yang dicairkan pada awal 2025.

Pinjaman tersebut digunakan untuk menutupi kebutuhan operasional serta pembangunan infrastruktur di daerah.

Sementara untuk membayar utang, Pemkab Pangandaran mengandalkan sumber seperti sisa Dana Alokasi Umum Rp25 miliar, DBH pusat dan provinsi senilai Rp35 miliar, serta PAD Rp40 miliar.

Namun realisasi DAU lebih banyak terserap untuk kebutuhan rutin, seperti gaji ASN sebesar Rp22 miliar, Dana Desa Rp5 miliar, dan belanja dinas Rp10 miliar setiap bulan.

Dengan total pengeluaran rutin mencapai Rp37 miliar per bulan, ruang fiskal untuk mencicil utang menjadi sangat terbatas.

Iwan menyatakan bahwa pelunasan utang dilakukan bertahap, bergantung pada efisiensi anggaran dan kebijakan fiskal daerah.

Ia juga menegaskan DPRD akan terus mengawasi penggunaan anggaran dan pelunasan utang agar tidak memberatkan generasi mendatang.

"Kita tidak anti pembangunan atau pinjaman, tapi keuangan daerah harus dijaga transparan dan akuntabel," tegasnya.

Ia menilai masyarakat berhak tahu kondisi fiskal yang sebenarnya agar dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan daerah. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga