Ketua MPR Sentil Kemendagri dan ATR soal Pulau Dijual: Jangan Tunggu Masalah Jadi Ruwet

Repelita Jakarta - Ketua MPR Ahmad Muzani meminta agar Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN segera mengambil langkah cepat terkait maraknya praktik jual beli pulau di Indonesia.

Ia menekankan pentingnya ketegasan pemerintah agar permasalahan ini tidak terus berlarut-larut.

Menurutnya, pulau-pulau terluar memiliki peran penting sebagai batas wilayah negara dan harus dilindungi dari upaya kepemilikan oleh pihak yang tidak jelas.

"Saya kira Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian BPN harus bertindak cepat supaya pulau-pulau kita ini tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 25 Juni 2025.

Ia menambahkan, persoalan ini masih dalam kondisi yang memungkinkan untuk diatasi, sehingga harus segera ditindak sebelum semakin rumit.

"Mumpung situasinya masih bisa ditangani nanti kalau terjadi lebih ruwet lagi," ucapnya.

Muzani menilai dua kementerian tersebut memiliki tanggung jawab utama dalam menghentikan transaksi pulau yang terus terjadi.

Ia mengungkapkan, seringkali ditemukan kasus pulau-pulau terluar yang justru dimiliki oleh individu tertentu.

"Kadang-kadang atas nama atas nama Indonesia tapi sesungguhnya pemilik yang sesungguhnya bukan mereka. Tapi yang seperti ini harus ditangani dengan cepat," tegas Muzani.

Belakangan ini, masyarakat dibuat resah dengan munculnya iklan penjualan beberapa pulau Indonesia di situs privateislandsonline.com.

Beberapa pulau yang ditawarkan dalam situs itu antara lain Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala, dan Pulau Nakok yang semuanya berada di wilayah Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga