Gubernur Aceh Desak Prabowo Cabut Penguasaan TNI atas Tanah Wakaf Masjid Raya

Repelita Banda Aceh - Tanah wakaf di kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh kembali memicu diskusi publik setelah munculnya papan plang pengelolaan atas nama TNI AD.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar pusat mengambil keputusan terkait status tanah tersebut.

"Semua ini telah kita sampaikan kepada pemerintah pusat, biarlah Pemerintah Pusat yang memutuskan bahwa bagaimana status tanah ini sebenarnya," ucap Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah di Banda Aceh.

Surat itu ditandatangani Muzakir dengan Nomor 400.8/7180, tertanggal 17 Juni 2025.

Dalam surat tersebut, Gubernur menyertakan dokumen sejarah dan bukti peninggalan masa Kesultanan Aceh serta arsip Belanda, yang menyebut tanah Blang Padang dan Blang Punge telah diwakafkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk kepentingan Masjid Raya Baiturrahman.

Disebutkan pula bahwa selama dua dekade terakhir, sejak tsunami 2004, tanah wakaf itu telah dikelola sepihak oleh TNI AD melalui Kodam Iskandar Muda.

Penelusuran historis dan yuridis serta dukungan dari masyarakat dan ulama menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah sah sebagai wakaf untuk Masjid Raya.

Gubernur meminta agar status tanah Blang Padang dikembalikan sebagai tanah wakaf Masjid Raya dan pengelolaannya difasilitasi agar kembali ke tangan nazhir masjid.

Dalam poin keempat suratnya, disebutkan pentingnya sertifikasi tanah dan pengembalian hak pengelolaan kepada pihak masjid.

Fadhlullah menambahkan bahwa plang penguasaan TNI muncul seiring waktu, meskipun dokumen asal wakaf dari Sultan masih tersimpan.

"Nah, kawan-kawan TNI juga tidak salah karena mereka mungkin menurut mereka. Tetapi kita punya dokumen resmi semenjak wakafnya oleh Sultan dulu," ujarnya.

Surat yang juga dikirimkan ke Menteri Agama hingga kini belum mendapat tanggapan dari pemerintah pusat.

"Sejauh ini belum ada respons, tetapi kita sudah menginformasikan semalam, ada perwakilan kita telah menyerahkan dokumen wakaf itu ke Menteri Agama," jelas Fadhlullah.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana belum bersedia berkomentar lebih jauh dan meminta agar pertanyaan disampaikan langsung ke Kapendam Iskandar Muda.

"Langsung ke Kapendam Iskandar Muda di Banda Aceh ya, supaya bisa langsung dari sumbernya dan jelas," ujar Wahyu.

Kapendam Iskandar Muda Kolonel Teuku Mustafa Kamal hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban atas konfirmasi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga