Empat Pulau Aceh Dialihkan ke Sumut, Jerry Soroti Peran Tito dan Bobby serta Dugaan Kepentingan SDA

 

Repelita Jakarta - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, mengkritik keras kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara.

Ia menilai langkah tersebut tidak hanya cacat dari sisi administratif, tapi juga menyimpan agenda politik yang berbahaya.

Menurutnya, keempat pulau itu seharusnya tetap menjadi bagian dari Aceh.

“Masuknya ke wilayah Sumut tanpa alasan mendesak bisa disebut sebagai pencaplokan,” ucapnya.

Empat pulau yang dipersoalkan adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Pemindahan wilayah ini tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang diteken oleh Tito Karnavian pada 25 April lalu.

Namun bagi Jerry, keputusan ini janggal dan penuh tanda tanya.

Ia menyinggung Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo.

Jerry menyebut bahwa dinamika pengalihan wilayah ini bisa menguntungkan secara politik bagi Bobby.

“Dulu sempat ramai isu jual-beli pulau, sekarang justru empat pulau Aceh seolah diberikan ke Bobby,” tegasnya.

Ia menduga ada kaitan erat antara pengalihan pulau tersebut dengan kepentingan keluarga Jokowi.

Jerry juga menyoroti potensi kekayaan alam yang ada di wilayah tersebut.

Ia menyebut nikel, batu bara, dan emas sebagai daya tarik utama yang membuat kawasan ini diperebutkan.

“Kalau tidak ada apa-apa di sana, tidak mungkin tiba-tiba diambil alih,” katanya.

Menurutnya, kebijakan ini adalah pembungkus administratif untuk sebuah misi ekonomi terselubung.

Ia memperingatkan bahwa pengalihan wilayah ini dapat memicu ketegangan horizontal antara masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.

“Kalau ini terus dibiarkan, bisa menimbulkan konflik. Mendagri harus bertanggung jawab,” katanya.

Jerry menegaskan bahwa secara historis dan geografis, keempat pulau itu masuk dalam wilayah Aceh.

Ia mempertanyakan alasan di balik pemindahan baru-baru ini.

“Jangan sampai pemerintah pusat seenaknya mengubah batas wilayah demi kepentingan politik sesaat,” ujarnya.

Ia menilai persoalan ini menyangkut kedaulatan daerah dan harga diri masyarakat Aceh. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga