Empat Pulau Aceh Dipindah ke Sumut, Jerry: Ini Bukan Administrasi tapi Pencaplokan Berkedok Politik

 

Repelita Jakarta - Pengalihan empat pulau dari wilayah Aceh ke Sumatera Utara menuai kritik tajam dari Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie.

Ia menilai kebijakan tersebut cacat administrasi dan mengandung kepentingan politik yang bisa memicu gesekan horizontal.

Empat pulau yang dimaksud adalah Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Dalam pernyataannya, Jerry menegaskan bahwa keempat pulau itu semestinya tetap menjadi bagian dari Aceh.

Ia menyebut pemindahan wilayah ini tanpa alasan yang sah sebagai bentuk pencaplokan terang-terangan.

Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang diteken pada 25 April oleh Tito Karnavian.

Namun, Jerry menyebut keputusan itu ganjil dan terlalu kebetulan.

Ia menyinggung posisi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang juga menantu mantan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, Bobby diuntungkan secara politik dalam kebijakan ini.

Jerry mengingatkan bahwa sebelumnya publik juga pernah dihebohkan isu penjualan pulau.

Kini, empat pulau justru langsung dipindahkan begitu saja ke Sumut.

Ia menduga ada kaitan antara Jokowi, Bobby, dan potensi kekayaan sumber daya alam yang tersimpan di kawasan tersebut.

Jerry menyebutkan bahwa wilayah itu memiliki kandungan nikel, batu bara, hingga emas.

Ia menduga kuat alasan utama pengambilalihan bukan sekadar administratif, melainkan kepentingan ekonomi terselubung.

Menurutnya, jika tidak ada nilai ekonomis, pulau-pulau itu tidak akan tiba-tiba dipindahkan.

Langkah Tito, lanjut Jerry, dinilai mengganggu stabilitas dan bisa menyulut konflik etnis di perbatasan Aceh dan Sumut.

Ia memperingatkan bahwa jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi kekacauan.

Ia menuntut Mendagri bertanggung jawab karena telah melanggar otonomi wilayah Aceh.

Jerry menekankan bahwa dari segi sejarah, garis pantai, dan peta, keempat pulau itu berada di bawah yurisdiksi Aceh.

Ia mempertanyakan alasan pemerintah pusat baru sekarang memindahkan kepemilikan pulau tersebut.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak seenaknya mengutak-atik batas wilayah demi kepentingan politik sesaat.

Menurutnya, persoalan ini menyangkut harga diri dan kedaulatan daerah yang harus dihormati. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga