DPR, MPR, dan DPD Belum Terima Surat Pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI

 

Repelita Jakarta - Sekretariat DPR RI memastikan belum menerima dokumen resmi dari Forum Purnawirawan TNI yang berisi tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat dikonfirmasi pada Selasa 3 Juni 2025.

Ia menuturkan belum ada surat yang masuk melalui jalur resmi ke Sekretariat Jenderal.

Pernyataan senada juga diutarakan oleh Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah.

Ia mengaku belum memperoleh surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait desakan tersebut.

Namun Siti menambahkan akan mengecek kembali sistem surat masuk untuk memastikan.

"Saya belum terima. Saya cek dulu," ujarnya singkat.

Sementara itu, Sekjen DPD RI Komjen Pol Muhammad Iqbal juga menyatakan belum mendapat informasi apa pun tentang keberadaan surat dimaksud.

"Belum ada info," jawab Iqbal singkat.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada DPR dan MPR yang isinya mendesak agar proses pemakzulan Wakil Presiden segera dimulai.

Surat yang ditandatangani pada 26 Mei 2025 tersebut kini telah beredar luas di kalangan awak media.

Dalam isi suratnya, Forum menyampaikan permintaan agar lembaga legislatif menindaklanjuti pemakzulan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Empat purnawirawan jenderal yang menandatangani surat itu ialah Fachrul Razi, Hanafie Asnan, Tyasno Soedarto, dan Slamet Soebijanto.

Sekretaris Forum Bimo Satrio telah membenarkan keaslian surat tersebut.

Ia mengatakan surat itu dikirim pada Senin 2 Juni 2025 ke Sekjen DPR, MPR, dan DPD dan sudah diterima.

"Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD," kata Bimo saat dikonfirmasi pada Selasa 3 Juni 2025.

Bimo menyebut surat itu bukan hanya berisi desakan, tetapi juga memuat landasan hukum pemakzulan.

Ia menambahkan bahwa pihaknya siap hadir dalam rapat dengar pendapat jika diundang parlemen.

"Kalau belum jelas dari DPR, MPR, DPD RI, kita siap purnawirawan untuk rapat dengar pendapat," ujar Bimo.

Usulan pemakzulan ini sebelumnya muncul dalam deklarasi sikap Forum Purnawirawan yang diikuti oleh ratusan perwira purnawirawan TNI.

Deklarasi tersebut berisi delapan poin tuntutan, termasuk penolakan terhadap pembangunan IKN dan penggunaan tenaga kerja asing.

Namun poin yang paling menarik perhatian adalah permintaan agar Wakil Presiden Gibran dicopot dari jabatannya.

Nama-nama besar tercantum dalam deklarasi itu, termasuk mantan Wakil Presiden Try Sutrisno yang juga eks Panglima ABRI.

Selain Try, beberapa jenderal purnawirawan lainnya juga tercatat menandatangani, seperti Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga