[BREAKING NEWS] Rencana Pemekaran Jawa Barat Jadi Lima Provinsi Kembali Dibahas Serius

 

Repelita Bandung - Wacana pemekaran Provinsi Jawa Barat kembali mencuat dan memasuki tahap pembahasan yang lebih serius di kalangan masyarakat dan lembaga legislatif daerah.

Jawa Barat saat ini merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mendekati angka 50 juta jiwa.

Dengan luas wilayah mencapai lebih dari 37.000 kilometer persegi, tantangan dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan dinilai semakin berat dan tidak merata.

Untuk menjawab persoalan itu, sejumlah pihak mengusulkan agar Jawa Barat dipecah menjadi lima provinsi baru.

Usulan pertama adalah pembentukan Provinsi Sunda Pakuan, meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Wilayah ini dikenal sebagai kawasan padat penduduk dengan pertumbuhan pesat serta potensi wisata dan pertanian.

Usulan kedua adalah Provinsi Sunda Priangan yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi.

Wilayah ini merupakan pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan pendidikan di Jawa Barat.

Selanjutnya diusulkan Provinsi Sunda Taruma atau Bagasasi yang meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Daerah ini dikenal sebagai kawasan industri nasional yang membutuhkan pengelolaan lebih fokus dan dinamis.

Usulan keempat adalah pembentukan Provinsi Sunda Caruban dengan wilayah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.

Kawasan ini memiliki kekayaan budaya dan potensi maritim, dengan Kota Cirebon digadang sebagai calon ibu kota.

Yang terakhir adalah Provinsi Sunda Galuh, meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Daerah ini dikenal memiliki kekuatan di sektor agraria dan pariwisata, termasuk Pantai Pangandaran dan Batu Karas.

Usulan ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, mempercepat pembangunan, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Berbagai tokoh masyarakat, anggota DPRD, dan pegiat pembangunan lokal turut menyuarakan dukungan.

Mereka menilai tiap wilayah memiliki kekhasan budaya, kondisi geografis, dan potensi ekonomi yang cukup untuk berdiri sebagai provinsi sendiri.

Pemerintah daerah tengah mengkaji usulan ini secara menyeluruh agar tidak menimbulkan konflik batas wilayah atau tumpang tindih kewenangan.

Rencana ini akan disusun berdasarkan kesamaan historis dan penguatan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Meski wacana pemekaran sudah lama bergulir, intensitas dukungan saat ini meningkat signifikan.

Berbagai pihak berharap tahapan berikutnya bisa segera diwujudkan melalui jalur legislasi dan koordinasi bersama pemerintah pusat.

Pemekaran ini membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan kesiapan infrastruktur pemerintahan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah baru.

Jika direalisasikan, lima provinsi baru di Jawa Barat diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih dekat dengan masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan lokal. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga