
Repelita Jakarta - Pada 23 Juni 2025, kanal YouTube Abraham Samad Speak Up mempublikasikan wawancara dengan Beathor Suryadi, mantan politisi senior PDI Perjuangan, yang memicu kehebohan nasional.
Dalam wawancara tersebut, Beathor menyatakan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo diduga palsu dan berasal dari Pasar Pramuka.
Abraham Samad, mantan Ketua KPK yang kini aktif sebagai tokoh kritis, memandu dialog yang membuat publik gelisah.
Beathor menyebut Pasar Pramuka dulunya bukan hanya pusat perdagangan obat murah, tetapi juga dikenal sebagai tempat pembuatan ijazah palsu sejak awal reformasi.
Ia mengungkap dua pelaku pernah ditangkap polisi pada tahun 2015, saat Basuki Tjahaja Purnama menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Namun tak lama setelah itu, kebakaran terjadi di Pasar Pramuka.
Menurut Beathor, kebakaran itu bukan insiden biasa.
“Kalau itu enggak dibakar, mungkin terbongkar semua,” ujarnya dalam video berjudul Beathor Buka Misteri Ijazah Jokowi & Pasar Pramuka | #SPEAKUP.
Dalam pernyataannya, Beathor mengklaim semua dokumen administratif penting Jokowi—termasuk ijazah S1, surat nikah, dan dokumen pencalonan politik—disiapkan di Pasar Pramuka.
Ia menyebut keterangan Bambang Tri dan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi sebagai dasar tuduhannya.
Sofyan disebut tidak menemukan nama Joko Widodo di Fakultas Kehutanan.
Beathor juga menyebut nama Deni Iskandar, aktivis PDIP DKI, sebagai penghubung pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen.
Ia bahkan menyebut Prasetyo, eks Ketua DPRD DKI, sebagai pihak yang menerima dokumen untuk kebutuhan verifikasi KPU.
“Deni inilah yang mencari orang-orang yang mampu membuat ijazah,” ucap Beathor.
Ia menuding Komisi Pemilihan Umum lalai dalam memverifikasi dokumen pencalonan Jokowi.
Beathor mempertanyakan apakah KPU benar-benar melakukan klarifikasi langsung ke UGM.
Ia menyebut ada pengabaian administratif yang sistematis.
Tak hanya KPU, UGM pun tak luput dari kritik Beathor.
Meski UGM telah menyatakan ijazah Jokowi asli, ia menuding ada kejanggalan yang sengaja diabaikan.
Beathor juga menyentil konflik internal PDIP sejak awal pencalonan Jokowi.
Ia mengatakan bahwa Taufik Kemas sempat mengkritik Jokowi sebagai “rakus kekuasaan” dan “tidak jelas”.
Namun suara kritis itu terpinggirkan karena hasil survei yang tinggi.
Dalam wawancara, Beathor menyebut dirinya pernah menghubungi Ahok.
Menurutnya, Ahok mengenal sosok bernama Widodo yang diduga terkait jaringan pembuat dokumen Jokowi.
Namun Beathor menyatakan Ahok hanya mendengar dari Deni dan tidak memiliki bukti langsung.
Ia juga menuding sejumlah dokumen yang pernah berada di kepolisian telah ditarik kembali sebelum masuk ke kejaksaan.
“Kalau dia sudah tunjukin (ijazahnya), kita maafkan. Kalau enggak berani, berarti enggak punya,” kutip Beathor atas pernyataan Ahok.
Wawancara ini langsung menyebar luas di media sosial dan memicu diskusi publik.
Isu ini menyorot transparansi pejabat, keabsahan dokumen negara, dan integritas lembaga seperti KPU serta UGM.
Banyak netizen menyerukan agar Jokowi, KPU, dan UGM segera memberikan klarifikasi resmi.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan dari pihak-pihak yang disebut dalam wawancara tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

