Ardianto Satriawan Sentil Tambang Raja Ampat: Legal Bukan Berarti Bermoral

Repelita Jakarta - Sorotan publik terhadap aktivitas tambang di wilayah Raja Ampat kembali mengemuka.

Pegiat media sosial Ardianto Satriawan ikut menyampaikan pandangannya lewat unggahan di akun X @ardisatriawan, yang dipublikasikan pada 9 Juni 2025.

Ia menyoroti bahwa meskipun proyek tambang nikel di Raja Ampat telah mengantongi izin resmi, hal itu tidak serta-merta menjadikannya benar dari sisi etika maupun moral.

“Tambang ini (Raja Ampat) sudah ada izinnya, jadi legal,” ujarnya.

Namun Ardianto menegaskan bahwa legalitas tidak boleh dijadikan satu-satunya tolok ukur kebijakan.

“Ingat, selalu relevan, legal belum tentu etis. Legal belum tentu benar. Legal belum tentu baik, legal belum tentu halal, legal belum tentu bermoral,” lanjutnya.

"Legal belum tentu bijak, legal belum tentu adil, dan legal belum tentu manusiawi,” tambahnya lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty turut memberikan peringatan tegas soal potensi benturan antara aktivitas tambang dan sektor pariwisata di Raja Ampat.

Dalam kunjungan reses ke Sorong, ia menyatakan bahwa perlindungan kawasan wisata harus menjadi prioritas di tengah gencarnya ekspansi industri pertambangan.

Menurut Evita, wilayah Raja Ampat menyimpan kekayaan ekosistem yang sangat bernilai, mulai dari laut, hutan, hingga sungai, yang saling terhubung dan mendukung sektor pariwisata kelas dunia.

Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan kawasan tersebut tidak boleh dikorbankan demi keuntungan industri semata.

“Ekosistem dari perkembangan pariwisata ini tidak boleh terganggu karena adanya usaha-usaha yang mengancam keberlanjutan kawasan ini,” tegas Evita.

Ia berjanji akan membawa isu ini ke tingkat parlemen untuk mencari solusi konkret yang tidak merugikan alam dan masyarakat setempat.

Evita juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan tambang yang disebut baru memulai kegiatan operasionalnya di kawasan tersebut.

Ia mendesak pemerintah agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua izin tambang yang telah diterbitkan.

“Tadi yang menambang katanya belum begitu banyak, baru beberapa yang baru mau mulai. Kita minta pemerintah untuk mengevaluasi,” tutupnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga