Syafril Sjofyan Desak Kapolri Dicopot, Sebut Hasil Puslabfor Ijazah Jokowi Cemarkan Wibawa POLRI

 

Repelita Bandung - Syafril Sjofyan, pemerhati kebijakan publik dan aktivis pergerakan 77-78, menyampaikan langsung melalui pesan singkat kepada redaksi bahwa Kapolri saat ini sudah sepatutnya diganti.

Menurutnya, hasil kajian dan diskusi evaluasi semester pertama Kabinet Merah Putih yang dilakukan Forum Tanah Air (FTA), menunjukkan kinerja POLRI menjadi sorotan utama.

Evaluasi tersebut difokuskan pada empat bidang strategis yaitu hukum dan HAM, politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan.

Diskusi dilakukan secara maraton dari 15 hingga 26 Maret 2025 dengan melibatkan para pakar lintas disiplin ilmu.

Beberapa di antaranya adalah Dr. Zaenal Arifin Mochtar, Prof. Daniel Mohammad Rosyid, Chusnul Mar'iyah, Dr. Anthony Budiawan, Dr. Marwan Batubara, Dr. Slamet Ginting, Dr. Feri Amsari, dan Dr. Anton Permana.

Diskusi dilakukan secara daring dan dihadiri oleh diaspora dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Swiss, Kanada, Australia, Hongkong, Singapura, Jepang, dan Uni Emirat Arab.

Koordinator FTA dari berbagai provinsi juga turut ambil bagian dalam forum ini.

Untuk memperkuat hasil kualitatif, FTA juga menggelar survei kuantitatif pada 1–4 Mei 2025 dengan menyebarkan angket melalui jaringan mereka yang tersebar di 38 provinsi dan lima benua.

Dari seluruh kajian, Syafril menyoroti secara khusus penilaian terhadap POLRI yang menurutnya sangat memprihatinkan.

Survei FTA menunjukkan bahwa 62,5% responden menilai kinerja POLRI tidak baik, 28,4% kurang baik, dan hanya 9% yang menjawab sangat baik, baik, atau tidak tahu.

Data tersebut menjadi sinyal kuat bahwa POLRI harus segera dibenahi dan Kapolri diganti.

Dalam daftar hasil angket FTA, Kapolri Listyo Sigit Prabowo masuk dalam lima teratas pimpinan lembaga setingkat kementerian yang paling diharapkan untuk diganti.

Penilaian terhadap POLRI turut memperburuk nilai rapor keseluruhan pemerintahan Prabowo Subianto yang hanya meraih angka 5 dari skala maksimal 10.

Syafril menilai saat ini POLRI terkesan terlalu berpihak kepada mantan Presiden Jokowi.

Ia menyebut bahwa prinsip kesetaraan di depan hukum tidak dijalankan dalam kasus aduan ijazah Jokowi oleh TPUA yang ditangani Bareskrim.

POLRI, lanjutnya, secara mendadak menghentikan proses hukum berdasarkan kajian internal Puslabfor yang tidak transparan.

Dalam penyampaian hasil pun, tidak ada satu pun dokumen ijazah asli atau pembanding yang ditampilkan kepada publik.

Hal ini menunjukkan POLRI takut jika dokumen tersebut diuji secara terbuka oleh pakar independen, termasuk forensik internasional.

Menurut Syafril, sikap ini justru memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Ia menyebut, di kalangan akademisi, baik dalam maupun luar negeri, sikap tertutup POLRI ini sudah menjadi bahan tertawaan.

Syafril menyarankan agar Presiden Prabowo segera mengambil tindakan tegas untuk membersihkan institusi kepolisian dari pengaruh negatif mantan Presiden Jokowi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga