Sri Mulyani Siap Ganti Dua Jenderal Eselon I, Bea Cukai dan Pajak Masuk Radar Perombakan

 

Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan melakukan perombakan besar terhadap jajaran eselon I di kementeriannya.

Dua nama calon pengganti Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak disebut telah disiapkan.

Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama disebut akan menggantikan Askolani sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Sementara posisi Direktur Jenderal Pajak yang saat ini dipegang Suryo Utomo, dikabarkan akan diisi oleh Bimo Wijayanto, mantan pejabat di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Keduanya bahkan disebut telah melakukan pertemuan dengan Sri Mulyani pada pekan lalu.

Seorang narasumber yang dekat dengan pemerintah mengatakan rencana perombakan ini sudah lama diajukan.

Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait siapa yang akan menduduki jabatan strategis tersebut.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi belum memberikan tanggapan.

Di sisi lain, Askolani juga enggan menjawab secara pasti saat dimintai konfirmasi oleh awak media usai rapat bersama Komisi XI DPR.

“Enggak tahu saya,” ujar Askolani singkat ketika ditanya soal kabar pergantian dirinya.

Ia juga memberikan jawaban serupa ketika disinggung kemungkinan rotasi dirinya ke posisi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Suryo Utomo sendiri belakangan menjadi sorotan karena penurunan penerimaan pajak dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem Coretax.

Penerimaan pajak selama Januari hingga Maret 2025 hanya mencapai Rp322,6 triliun.

Angka ini menurun 18,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp393,9 triliun.

Sementara itu, sistem Coretax yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025 mengalami kendala teknis serius.

Kesulitan dalam penerbitan faktur pajak membuat Direktorat Jenderal Pajak terpaksa kembali menggunakan sistem lama sembari memperbaiki sistem baru tersebut.

Kinerja Askolani juga sempat menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sebuah acara ekonomi pada April lalu, Prabowo menyebut Bea Cukai sebagai institusi yang sering menyulitkan pelaku usaha.

Ia menegaskan pemerintahannya bertekad menghapus praktik penyelundupan yang dinilai merugikan industri nasional.

“Bea Cukai harus beres jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ngada, memperlama-memperlama begitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia,” ucap Prabowo di hadapan para investor dan ekonom.

Meskipun demikian, secara angka, kinerja penerimaan Bea Cukai justru menunjukkan peningkatan.

Dalam periode Januari hingga Maret 2025, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp77,5 triliun.

Jumlah ini meningkat 9,6% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp69 triliun.

Letjen Djaka Budi Utama saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara.

Sebelumnya, ia pernah menduduki posisi sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan serta Asisten Intelijen Panglima TNI.

Djaka merupakan perwira aktif TNI dari satuan Kopassus dan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990.

Adapun Bimo Wijayanto merupakan mantan pejabat di Kemenko Marves.

Ia sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi ketika Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menko Marves.

Selain itu, Bimo juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi di Direktorat Jenderal Pajak serta sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

Askolani, yang saat ini menjabat Dirjen Bea Cukai, memulai kariernya di Kementerian Keuangan pada tahun 1992.

Ia meniti karier di berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada 2013, ia dipercaya menjadi Dirjen Anggaran sebelum akhirnya menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai sejak Maret 2021.

Sedangkan Suryo Utomo memulai pengabdiannya di Kementerian Keuangan sejak tahun 1993.

Ia pernah menjabat Kepala Seksi PPN dan Kepala Kantor Wilayah DJP sebelum dilantik sebagai Dirjen Pajak pada 2019 dan kembali dilantik pada 2021.

Pergantian dua pejabat tinggi ini menjadi sinyal kuat akan adanya pembaruan serius di tubuh Kementerian Keuangan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga