Puan Desak TNI Buka Suara soal Penjagaan Kejaksaan agar Publik Tak Salah Paham

Repelita Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar Tentara Nasional Indonesia memberikan penjelasan resmi terkait pengamanan di kantor kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di berbagai daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus dijelaskan dengan merujuk pada prosedur yang berlaku di institusi TNI.

Puan menyampaikan bahwa penjelasan yang transparan sangat penting agar tidak menimbulkan dugaan atau prasangka negatif di tengah masyarakat.

Ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak menimbulkan persepsi keliru yang bisa menciptakan polemik.

"TNI harus menjelaskan secara tegas apakah itu SOP-nya seperti itu atau tidak," ujar Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Jangan sampai ada fitnah atau pemikiran lain.

Jangan sampai ada hal seperti itu," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengeluarkan surat telegram dengan nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025.

Isi surat itu memuat instruksi kepada jajaran TNI AD untuk membantu pengamanan di lingkungan kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh wilayah Indonesia.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana menyampaikan bahwa substansi telegram tersebut adalah bentuk kerja sama institusional antara TNI AD dan kejaksaan dalam hal pengamanan.

Ia menjelaskan bahwa pengamanan tersebut akan dilakukan secara terstruktur dan selaras dengan keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) dalam struktur kejaksaan.

Wahyu menambahkan bahwa pelibatan personel TNI merupakan bentuk dukungan terhadap struktur yang ada dan akan dijalankan secara bertahap berdasarkan rantai komando yang berlaku.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga