Megawati Desak Jokowi Buka Ijazah Asli ke Publik, Idrus Golkar: Jangan Jadikan Masalah Sederhana Jadi Isu Nasional

Repelita Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, angkat bicara mengenai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyarankan agar Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya ke publik.

Menurut Idrus, Partai Golkar sejak awal selalu berusaha menyelesaikan berbagai persoalan dengan pendekatan yang sederhana dan tidak menyulitkan.

“Golkar selalu meyakini bahwa masalah yang bisa diselesaikan, sebaiknya segera diselesaikan. Jangan malah dipersulit. Yang mudah jangan dibuat rumit, yang sulit justru harus disederhanakan,” ujar Idrus di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

Ia menambahkan, prinsip mempermudah penyelesaian masalah akan menghindarkan bangsa dari pemborosan waktu dan energi.

“Kalau bisa selesai dengan cepat, jangan dibiarkan berlarut-larut jadi polemik nasional yang hanya menguras tenaga,” ujarnya.

Lebih jauh, Idrus menilai energi bangsa seharusnya diarahkan untuk mendukung agenda pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Energi nasional ini semestinya difokuskan pada pembangunan. Kita semua perlu membantu akselerasi program-program pemerintahan demi merealisasikan Asta Cita sebagai agenda pembangunan nasional,” tutupnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri ikut menanggapi isu terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Ia menyatakan keheranannya atas kegaduhan yang muncul di masyarakat terkait hal tersebut.

“Sekarang ini orang ribut urusan ijazah, bener apa nggak?” ujar Megawati dalam sebuah acara di BRIN, Jakarta Pusat.

Ia juga mempertanyakan sikap Jokowi yang belum menunjukkan ijazahnya secara terbuka kepada publik.

“Kalau memang benar, ya tunjukin saja ijazahnya. Kenapa harus ribet? Kalau saya, gelar dan dokumen akademik saya jelas, tinggal kasih kalau diminta,” ucap Megawati.

Megawati menuturkan bahwa dirinya memiliki sejumlah gelar akademik yang bisa ia tampilkan jika diperlukan.

“Gelar profesor saya ada tiga. Gelar doktor kehormatan sebelas. Masih ada empat yang sedang diproses,” lanjutnya.

Ia mengaku sempat bingung apakah harus membuat tesis atau tidak. Namun menurutnya, gelar kehormatan adalah bentuk pengakuan.

Di sisi lain, proses hukum terkait dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Solo.

Mediasi ketiga antara pihak penggugat dan tergugat kembali gagal mencapai kesepakatan.

Kuasa hukum Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pihaknya menolak opsi damai dan akan melanjutkan perkara ke tahap pembuktian.

“Mediasi dinyatakan gagal. Tidak ada kesepakatan. Klien kami, tergugat satu, tidak akan hadir lagi dalam sesi mediasi lanjutan,” ungkap YB Irpan, kuasa hukum Jokowi.

Ia menjelaskan bahwa hanya tergugat dua, tiga, dan empat yang masih diwajibkan hadir dalam proses mediasi pekan depan.

Irpan menegaskan bahwa pihaknya memberi ruang seluas-luasnya kepada penggugat untuk membuktikan dalil yang diajukan.

“Kami justru memberikan kesempatan terbuka kepada penggugat untuk membuktikan tuduhannya dalam sidang pokok perkara nanti,” jelasnya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga