Repelita Jakarta - Kader Partai Kebangkitan Bangsa, Umar Hasibuan, memberikan tanggapan skeptis terhadap klarifikasi Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Mochammad Afifuddin, terkait penggunaan pesawat jet dalam Pemilu 2024.
Ia mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran oleh KPU selama pelaksanaan pemilu tersebut.
Umar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan RI untuk menyelidiki seluruh penggunaan dana KPU selama proses demokrasi itu berlangsung.
Menurutnya, akuntabilitas publik sangat penting, khususnya menyangkut penggunaan jet pribadi yang menimbulkan kontroversi.
KPU sebelumnya menjelaskan bahwa penggunaan pesawat jet merupakan langkah operasional dalam kondisi luar biasa, bukan pemborosan atau pelanggaran hukum.
Mochammad Afifuddin menuturkan bahwa masa kampanye Pemilu 2024 hanya berlangsung selama 75 hari, jauh lebih singkat dibandingkan Pemilu 2019 yang mencapai 263 hari.
Karena waktu yang terbatas, KPU pusat harus bergerak cepat dalam memantau kesiapan serta memastikan distribusi logistik ke seluruh daerah secara serentak.
KPU menilai mobilitas tinggi menjadi kebutuhan teknis agar koordinasi nasional berjalan efisien.
Moda transportasi biasa dinilai tidak mampu memenuhi tuntutan kecepatan dan jadwal padat, baik untuk kunjungan ke kota besar maupun daerah dengan pemilih banyak.
Penggunaan pesawat jet juga bukan hanya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, tetapi lebih sering dipakai di kota-kota non-3T dengan tingkat kerawanan logistik dan dinamika pemilu yang tinggi.
Afifuddin menambahkan, penggunaan anggaran telah sesuai aturan, bersumber dari APBN, tercatat dalam Rencana Kerja dan Anggaran KPU, dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Kontrak penggunaan pesawat jet berhasil ditekan dari Rp 65 miliar menjadi Rp 46 miliar setelah pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
KPU menilai penggunaan jet meningkatkan kesiapan daerah dalam proses sortir dan distribusi logistik sehingga mengurangi kesalahan dan keterlambatan yang biasa terjadi pada pemilu sebelumnya.
Afifuddin menegaskan, daerah-daerah yang selama ini sering terlambat menerima logistik kini dapat lebih siap menghadapi pemilu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
