
Repelita Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membantah kabar yang menyebut adanya perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel pada tahun 2024.
Kabar tersebut sebelumnya diberitakan oleh media Israel yang menyebut bahwa pertemuan itu bertujuan untuk menormalisasi hubungan kedua negara.
Imbal balik dari hubungan itu disebut sebagai dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta.
Yusril juga menilai istilah normalisasi hubungan yang digunakan media Israel tidak tepat.
Sejak awal, Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Menurutnya, Israel memang pernah mewacanakan dukungan kepada pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik.
Namun, permintaan tersebut secara tegas ditolak.
Ia menambahkan, dalam keanggotaan organisasi internasional seperti OECD maupun PBB, tidak pernah disyaratkan hubungan diplomatik dengan semua negara anggota.
Yusril mengatakan bahwa dirinya hadir dalam sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan turut menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala.
Menurutnya, tidak ada pembahasan soal hubungan Indonesia dan Israel dalam sidang tersebut.
Karena itu, ia menegaskan bahwa proses pencalonan Indonesia di OECD tidak berkaitan dengan sikap atau dukungan Israel.
Yusril menjelaskan bahwa isu hubungan diplomatik Indonesia dan Israel kembali mencuat setelah Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Palestina dan Israel.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap memegang prinsip mendukung kemerdekaan Palestina secara penuh.
“Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tegas Yusril.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

