Kemenkominfo Blokir Internet Archive karena Konten Judi dan Pornografi

 

Repelita Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil langkah pemblokiran sementara terhadap platform Internet Archive.

Tindakan ini dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari konten yang dianggap melanggar hukum.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, Alexander Sabar, menyatakan keputusan tersebut berdasarkan temuan sejumlah konten yang bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Konten bermuatan perjudian online dan pornografi menjadi alasan utama pemblokiran ini.

Menurut Alexander, pemblokiran bukan tindakan gegabah.

Sebelumnya, Kemenkomdigi sudah berusaha menghubungi pihak Internet Archive melalui surat resmi berulang kali.

Namun, komunikasi tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari pengelola platform.

Karena itu, Kemenkomdigi memutuskan mengambil langkah cepat demi menjaga keamanan ruang digital di Indonesia.

Pemblokiran dilakukan bukan tanpa proses panjang.

Kemenkomdigi telah melalui tahapan pemberitahuan berkala dan analisis konten secara internal.

Langkah ini menjadi upaya terakhir setelah komunikasi dengan platform tidak membuahkan hasil.

Alexander menegaskan bahwa pemblokiran adalah bentuk tanggung jawab regulator dalam menegakkan aturan di dunia digital.

Sebagai platform internasional dengan jutaan pengguna, Internet Archive wajib mematuhi hukum di wilayah negara-negara tempat mereka beroperasi.

Nilai Internet Archive sebagai arsip digital diakui, tetapi tidak bisa menjadi alasan membiarkan konten berbahaya tetap tersedia.

Konten yang melanggar hukum harus ditindak agar ruang digital di Indonesia tetap sehat dan aman.

Kemenkomdigi menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penanganan konten ilegal.

Langkah tegas diambil karena tidak adanya respons dari pengelola platform.

Kementerian lebih mengedepankan dialog dan koreksi sebelum melakukan sanksi.

Namun, jika komunikasi tidak memungkinkan, negara harus bertindak demi kepentingan publik.

Setiap kebijakan yang diambil sudah melalui pertimbangan matang dan prosedur hukum yang berlaku.

Penertiban ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga ekosistem digital nasional dari penyebaran konten negatif.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga