Guru Besar Unhas Bersuara, Kebijakan Kesehatan Pemerintah Dianggap Rusak Mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Nasional

Repelita Jakarta - Puluhan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai arah layanan kesehatan dan pendidikan kedokteran di Indonesia.

Dalam pernyataan yang dibacakan Dekan FK Unhas, Prof. Dr. Haerani Rasyid, para akademisi mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah akhir-akhir ini berpotensi merusak kualitas sumber daya manusia di bidang medis.

Prof. Haerani mengungkapkan bahwa selama pandemi COVID-19, para dokter dari berbagai lapisan telah berjuang tanpa henti, bahkan mengorbankan nyawa demi melindungi masyarakat.

Namun, semangat kerja sama yang kuat di masa pandemi kini mulai memudar akibat kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip ilmiah dan etika profesi kedokteran.

Mereka menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan saat ini malah mengancam mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis, yang berdampak negatif pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Secara tegas, para guru besar menolak pembentukan jalur pendidikan dokter spesialis di luar institusi universitas.

Langkah tersebut dianggap sebagai solusi cepat yang mengabaikan aspek kualitas dan keselamatan pasien.

Menurut mereka, jalur pendidikan di luar universitas bisa menimbulkan kesenjangan kompetensi dan membahayakan keberlanjutan ilmu kedokteran di masa depan.

Implementasi Rumah Sakit Pendidikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang tergesa-gesa tanpa kajian mendalam juga mendapat penolakan keras.

Selain itu, suasana represif yang membatasi kebebasan mengemukakan pendapat akademik di kalangan dokter pendidik klinis semakin menjadi perhatian.

Prof. Haerani menyoroti bahwa penentu kebijakan yang bersifat otoriter telah menciptakan kegelisahan di kalangan para dokter karena suara mereka seringkali dibungkam.

Mereka juga menilai narasi publik yang menyalahkan tenaga medis dan institusi pendidikan tidak adil, karena kekurangan yang ada sifatnya insidental dan bisa terjadi di profesi lain.

Dalam pernyataan terbuka tersebut, para guru besar mendesak pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali arah reformasi di bidang kesehatan.

Mereka meminta agar keselamatan rakyat dan hak atas layanan kesehatan berkualitas menjadi fokus utama, bukan hanya memenuhi kepentingan jangka pendek atau non-medis.

Partisipasi para ahli kedokteran dalam penyusunan kebijakan nasional dianggap sangat penting untuk memastikan kualitas dan kredibilitas.

Membangun kembali kepercayaan antara pemerintah, institusi pendidikan, dan profesi kesehatan juga menjadi poin utama dalam tuntutan mereka.

Selain itu, mereka mendukung langkah hukum yang sedang berjalan untuk membatalkan pasal-pasal kontroversial yang dianggap mengancam independensi pendidikan dokter spesialis.

Guru besar FK Unhas menekankan pentingnya reformasi mendalam di Kementerian Kesehatan.

Mereka mengharapkan kepemimpinan yang memahami kedokteran secara komprehensif, mampu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan secara etis, dan menjunjung tinggi kebersamaan demi keberhasilan program kesehatan nasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga