![]()
Repelita Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan kunjungan ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan.
Kedatangannya bertujuan untuk membahas program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi menyampaikan bahwa pertemuan dengan jajaran KPK bidang pencegahan ini mendapat arahan penting dari Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK, Ujang Bahtiar.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya efisiensi dan realokasi anggaran agar belanja pemerintah lebih tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Dedi fokus pada upaya efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, dan jaringan listrik.
Dedi menyatakan rencananya untuk melakukan efisiensi anggaran hingga mencapai Rp5 triliun.
Dana yang dihemat akan dialokasikan pada program-program prioritas masyarakat, salah satunya pembangunan ruang kelas baru di dunia pendidikan.
Salah satu contoh efisiensi yang dilakukan adalah pengurangan biaya perjalanan dinas, yang dianggap bukan prioritas utama, sehingga anggarannya bisa dialihkan ke kebutuhan lain.
Pertemuan ini juga membahas sinergi kebijakan guna meningkatkan sumber daya manusia, pelayanan publik yang lebih baik, serta kualitas kesehatan warga Jawa Barat.
Direktur Korsup Wilayah 2 KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK juga akan mengawasi pelaksanaan efisiensi anggaran di Jawa Barat agar berjalan transparan dan akuntabel.
Bahtiar mengapresiasi langkah strategi yang diinisiasi Gubernur Dedi Mulyadi dan berharap hal ini membawa perubahan nyata dan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

