Budi Arie Dituduh Terima Setoran Judul, Relawan Jokowi Bela: Jangan Rusak Nama Baik Orang

 

Repelita Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya menerima separuh dari uang hasil perlindungan situs judi online yang diduga melibatkan beberapa pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika, kini Kementerian Komunikasi dan Digital.

Budi Arie menegaskan bahwa kabar tersebut hanyalah isapan jempol semata dan tidak berdasar.

Ia menuturkan tidak pernah mengetahui adanya kesepakatan pembagian komisi seperti itu maupun menerima dana dari praktik tersebut.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Budi Arie kepada awak media.

Ia menyatakan bahwa tudingan itu merupakan fitnah yang menyerang nama baik dan martabatnya.

Justru selama menjabat sebagai Menkominfo, ia aktif mendorong upaya penutupan situs judi online.

Organisasi masyarakat Projo, melalui Sekretaris Jenderal DPP mereka, Handoko, juga membela Budi Arie.

Mereka menolak kaitan ketua umumnya dengan kasus judi online yang menyeret pegawai Kominfo.

Handoko menyebut pemberitaan tersebut sebagai upaya framing yang tidak benar.

Menurutnya, Budi Arie selama ini menjadi sosok yang konsisten dalam pemberantasan judi online.

Dia menegaskan bahwa Budi Arie tidak mengetahui adanya pembagian komisi 50 persen yang disebut dalam dakwaan.

Kesaksian Budi Arie ketika diperiksa di Bareskrim Polri juga menunjukkan bahwa ia tidak menerima uang sogokan tersebut.

Handoko meminta agar narasi negatif terhadap Budi Arie dihentikan dan proses hukum berjalan secara adil dan transparan.

Sebelumnya dalam sidang kasus judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nama Budi Arie disebut oleh jaksa penuntut umum.

Menurut dakwaan, Budi Arie diduga menerima 50 persen komisi dari pengamanan situs judi online yang sempat diblokir.

Para terdakwa adalah pegawai Kominfo dan rekan-rekan yang mengatur sistem perlindungan situs judi online tersebut.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa pembagian komisi dilakukan berdasarkan persentase tertentu antara para pelaku dan Budi Arie sebagai penerima terbesar.

Namun Budi Arie mengemukakan tiga alasan utama yang membantah keterlibatannya.

Pertama, tidak ada komunikasi langsung mengenai pembagian komisi dengan dirinya.

Kedua, ia baru mengetahui praktik ilegal ini setelah penyelidikan polisi.

Ketiga, tidak pernah ada aliran dana kepada dirinya.

Budi Arie mengharapkan masyarakat dapat menilai kasus ini dengan objektif dan berharap penegak hukum bekerja profesional.

Kasus ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan integritas pejabat publik dalam melawan praktik ilegal judi online.

Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, sebelumnya menyatakan bahwa wajar jika Budi Arie diperiksa terkait kasus ini.

Mahfud menilai penting bagi pejabat yang memimpin saat kasus terjadi untuk bertanggung jawab.

Ia juga memahami alasan kepolisian menunggu waktu yang tepat untuk memeriksa Budi Arie agar proses hukum efektif.

Mahfud menganggap pemeriksaan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak korupsi dan judi online.

Namun ia menyerahkan sepenuhnya pada hukum untuk menentukan keterlibatan Budi Arie.

Sementara itu, Budi Arie membantah pernah melindungi judi online selama menjabat Menkominfo.

Ia menegaskan tidak pernah membuat kesepakatan apapun untuk melindungi situs judi online.

Budi Arie bahkan aktif mendorong penutupan semua situs judi online yang ditemukan.

Ia juga memastikan tidak pernah menerima uang apapun dari praktik judi online.

Selain itu, ia menyatakan tidak ada staf atau relawan Projo yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pemeriksaan terhadap Budi Arie dilakukan setelah sejumlah pegawai Kominfo diamankan karena terlibat melindungi judi online.

Kasus ini tengah diselidiki secara mendalam oleh kepolisian untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga