[BREAKING NEWS] Bobby Nasution dan Airlangga Diduga Terseret Penyelundupan Bijih Nikel ke China

 

Repelita Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan dugaan penyelundupan bijih nikel dari Indonesia ke China yang melibatkan sejumlah pejabat negara.

Dalam sebuah wawancara, Faisal menyatakan bahwa sejak 2020, pemerintah Indonesia telah melarang ekspor bijih nikel.

Namun, ia menyebut terdapat data dari China yang menunjukkan negeri itu masih menerima jutaan ton bijih nikel asal Indonesia selama periode pelarangan tersebut.

"Di data kita nol, tapi China mencatat masih ada kiriman dari Indonesia," ungkap Faisal.

Ia mengungkapkan bahwa ketimpangan data ini menunjukkan adanya aktivitas ilegal.

Faisal menyatakan informasi tersebut ia peroleh saat bekerja sama dengan lembaga antikorupsi.

Menurutnya, ada nama-nama besar yang terlibat dalam penyelundupan ini.

Ia menyebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wali Kota Medan Bobby Nasution termasuk dalam daftar tersebut.

Faisal menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan teknis ekspor, tetapi menyangkut kejahatan ekonomi yang melibatkan pejabat tinggi.

Ia menilai kerugian negara akibat kegiatan ilegal ini mencapai ratusan triliun rupiah.

Menurutnya, bukan hanya nikel yang diselundupkan, tetapi juga komoditas lainnya yang bernilai besar.

Meski begitu, ia enggan membeberkan secara rinci komoditas lain yang dimaksud karena masih dalam penyelidikan.

Faisal menjelaskan bahwa praktik seperti ini menjadi bukti lemahnya pengawasan di sektor pertambangan dan ekspor.

Ia juga mengkritik kurangnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku.

Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan untuk segera menindaklanjuti informasi ini secara tuntas.

Faisal menambahkan bahwa pengelolaan kekayaan alam tidak boleh jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Ia berharap kasus ini menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola sumber daya di Indonesia.

Menurutnya, keterlibatan keluarga presiden dalam kasus ini menambah kompleksitas masalah.

Faisal menekankan pentingnya transparansi agar publik tahu siapa saja yang bertanggung jawab.

Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak yang disebutkan terkait tuduhan tersebut.

Masyarakat menunggu sikap resmi dari pejabat yang namanya disebut dalam dugaan ini.

KPK juga belum memberikan keterangan apakah akan memanggil pihak-pihak yang dimaksud.

Publik berharap penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan tidak tebang pilih.

Kasus ini mencerminkan perlunya perbaikan sistem pengawasan ekspor dan pertambangan nasional.

Penyelundupan yang melibatkan elite politik merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.

Masyarakat perlu terus mengawal dan mendorong transparansi dalam pengelolaan kekayaan negara.

Kasus ini diharapkan tidak hanya berhenti pada pengungkapan, tetapi juga berujung pada penindakan hukum yang nyata.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga