Repelita, Jakarta - Nama Noer Fajrieansyah tengah menjadi sorotan setelah disebut dalam dugaan kasus korupsi impor gula yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Noer Fajrieansyah diketahui merupakan suami dari Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Meutya Hafid sendiri bukan sosok baru di dunia politik dan jurnalistik. Sebelum menjadi menteri, ia dikenal sebagai seorang jurnalis yang kemudian berkarier di dunia politik melalui Partai Golkar. Wanita kelahiran Bandung itu pernah menjadi anggota DPR RI selama beberapa periode dan menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR sebelum akhirnya dipercaya masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo.
Meutya Hafid menempuh pendidikan di beberapa institusi berikut:
- SD Negeri Menteng 02 (1984–1990)
- SMP Negeri 1 Jakarta (1990–1993)
- Crescent Girl's School (1994–1997)
- S-1 Universitas New South Wales (1997–2001)
- S-2 Universitas Indonesia (2015–2018)
Selain aktif di dunia politik, Meutya juga memiliki rekam jejak dalam berbagai organisasi, antara lain:
- Wakil Ketua Umum Bidang Polhukam dan MPO DPP Ormas MKGR (2020 - sekarang)
- Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar (2019 - sekarang)
- Wakil Ketua Dewan Pakar Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) (2019 - sekarang)
- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma’ruf Amin (2018 - 2019)
- Koordinator Bidang Hukum, HAM, Kebijakan Publik dan Kerjasama Publik Kesatuan Perempuan Partai Golkar (2016-2021)
- Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Golkar (2016-2019)
- Ketua Bidang Strategi Opini dan Propaganda Ormas MKGR (2015-2020)
Sementara itu, kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret nama suaminya, Noer Fajrieansyah, memicu perhatian publik. Kejaksaan Agung tengah menyelidiki keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus ini, termasuk dugaan adanya permainan dalam kebijakan impor yang merugikan negara.
Hingga saat ini, Meutya Hafid belum memberikan pernyataan resmi terkait keterkaitan suaminya dalam kasus tersebut. Namun, sejumlah pihak mendesak agar pengusutan kasus ini dilakukan secara transparan tanpa intervensi politik.
Kasus ini semakin menjadi perhatian karena berkaitan dengan kebijakan pangan nasional dan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu. Publik menantikan langkah tegas dari aparat penegak hukum dalam mengusut kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara ini. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
