Profil Irma Suryani, Anggota DPR yang Sebut Sritex Kurang Ajar

Repelita Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago menyebut PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex tidak bertanggung jawab terhadap para pekerjanya. Ia menilai Sritex seharusnya dapat mengalokasikan anggaran dari anak-anak usahanya untuk menunaikan hak-hak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ini kurang ajar, perusahaan ini. Dari 11 perusahaan (anak usaha Sritex) itu seharusnya bisa memberikan THR (tunjangan hari raya) kepada pekerja yang ter-PHK. Dari 11 perusahaan yang lain, realokasikan anggarannya. Jangan semua dilimpahkan kepada pemerintah," kata Irma dalam rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.

Irma yang dikenal sebagai sosok aktivis buruh ini memiliki latar belakang yang kuat dalam memperjuangkan hak pekerja. Ia lahir di Metro, Lampung pada 6 November 1965 dan kini menjabat sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2024-2029. Sebelumnya, Irma juga aktif di sektor buruh dengan jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Maritim dan Nelayan Indonesia (SBMNI) serta Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SBPI).

Irma pertama kali duduk di Komisi IX DPR RI pada periode 2014-2019, yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, serta kesehatan. Pada periode berikutnya, ia kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI pada 2019 setelah menggantikan Percha Leanpuri yang meninggal dunia pada 2021. Pada Pemilihan Legislatif 2019, Irma mengantongi 66.667 suara sah di dapil Sumatera Selatan II.

Selain menilai Sritex kurang ajar, Irma Suryani juga dikenal dengan beberapa pernyataan kontroversial yang sering menyoroti kebijakan publik dan isu-isu sosial. Beberapa di antaranya termasuk kritikan terhadap Novel Baswedan dan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) serta kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah dalam berbagai isu. Irma juga pernah bersuara tentang kontroversi penggunaan bahasa Inggris dalam debat capres yang dinilainya bertentangan dengan Undang-Undang.

Irma terus berjuang di jalur politik untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. (*) 

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga