Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Dikritik Tidak Transparan dan Militeristik

 

Repelita Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengkritik pola komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tidak transparan dan kurang akuntabel.

Ia menyoroti bahwa pendekatan pengambilan kebijakan yang bersifat top-down dan militeristik cenderung mengabaikan partisipasi publik.

"Apa yang mau dikomunikasikan kalau memang pengambilan kebijakannya top-down, sistem komando, memang tidak mau transparan, dan tidak dibuat dengan akuntabilitas? Memang akan selalu begini kalau pemerintahannya militeristik, dengan sistem komando, bukan bottom-up dan dengan transparan," katanya.

Menurut Bivitri, permasalahan utama bukan hanya terletak pada komunikasi, tetapi juga pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan.

"Jadi analisis soal komunikasi juga tidak tepat menurut saya. Masalahnya lebih fundamental daripada sekadar komunikasi," ungkapnya.

Sebelumnya, Bivitri juga menyoroti bahwa pemerintah, sebagai pelayan publik, seharusnya tidak bersikap semena-mena terhadap rakyat. Ia mengingatkan bahwa rakyat membayar pajak sehingga para pejabat publik semestinya bekerja dengan baik dan benar.

Selain itu, Bivitri meragukan bahwa perombakan kabinet dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Ia menilai bahwa sejak awal, banyak menteri yang dipilih tidak memiliki kompetensi di bidangnya, dan tanpa rasionalitas yang jelas dalam penyusunan kabinet. Oleh karena itu, ia tidak yakin bahwa reshuffle akan membawa perbaikan yang signifikan.

Kritik ini muncul di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang menuai polemik dan gelombang protes dari masyarakat.

Akademisi lain juga menilai bahwa komunikasi publik pemerintah perlu diperbaiki untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi pendekatan komunikasi dan pengambilan kebijakan agar lebih transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi rakyat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga