Pemotongan Anggaran Makan Bergizi Gratis Dibantah Istana, KPK Soroti Transparansi

 

Repelita Jakarta - Istana Kepresidenan membantah adanya pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000 seperti yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, KPK sendiri belum merinci secara jelas mengenai temuan tersebut.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pertemuan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan KPK lebih berfokus pada upaya pencegahan, bukan terkait penindakan hukum. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3).

"Jadi pertemuan BGN dan KPK itu lebih kepada pencegahan, bukan bicara kasus hukum. BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Hasan kepada wartawan, Senin (10/3).

Hasan menambahkan, jika KPK menemukan dugaan pemotongan anggaran, seharusnya informasi tersebut dilengkapi dengan detail waktu dan lokasi kejadian agar bisa ditindaklanjuti dengan lebih jelas.

"Temuan itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi," kata Hasan.

Ia memastikan bahwa BGN akan melakukan pengecekan langsung terkait dugaan pemotongan anggaran MBG, tetapi tetap membutuhkan data yang lengkap untuk validasi.

"Tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," tegasnya.

Menurut Hasan, harga bahan makanan dalam program MBG bersifat actual cost dan bervariasi tergantung wilayah. Di Indonesia bagian barat, anggarannya rata-rata sebesar Rp 10.000, sementara di Kepulauan Mentawai bisa mencapai Rp 14.000.

"Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD nilainya berkisar antara Rp 7.000 hingga Rp 9.000 di Jawa dan Sumatera, karena mereka hanya menerima makanan dengan 350 kalori. Sementara di Puncak Jaya, anggarannya bisa mencapai Rp 41.000," jelas Hasan.

Ia menambahkan bahwa BGN telah menyusun indeks harga kemahalan untuk setiap kabupaten dan kota di Indonesia guna memastikan distribusi anggaran yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

"BGN sudah punya indeks kemahalan untuk setiap kabupaten/kota," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan agar distribusi anggaran MBG yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. Ia menyoroti potensi pengurangan anggaran saat dana ditransfer dari pusat ke daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu yang mencair. Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo.

KPK menegaskan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan dan mendorong keterlibatan masyarakat serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan program MBG.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," ujar Setyo. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga