Gereja Katolik Filipina Desak Duterte Buktikan Omongan Soal Hukum: Siap Hadapi Konsekuensi?

 

Repelita, Jakarta - Gereja Katolik Filipina mendesak mantan Presiden Rodrigo Duterte untuk membuktikan pernyataannya mengenai penegakan hukum selama masa pemerintahannya, yang telah menuai banyak kontroversi, terutama terkait dengan perang brutal melawan narkoba.

Pendeta Katolik yang terlibat dalam pergerakan tersebut mengatakan bahwa Duterte harus siap menghadapi konsekuensi dari kebijakan yang dia buat, yang menyebabkan ribuan nyawa melayang, termasuk para korban yang tidak berdosa.

Mereka juga menekankan bahwa Duterte harus mempertanggungjawabkan tindakannya, tidak hanya di hadapan publik Filipina, tetapi juga di Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).

“Kami, sebagai bagian dari Gereja Katolik Filipina, menuntut bahwa Duterte harus siap menghadapi konsekuensi hukum atas apa yang telah dia lakukan. Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan, tanpa pandang bulu, untuk keadilan bagi semua,” ujar seorang pendeta senior.

Gereja Katolik, yang selama ini menjadi suara moral dalam isu hak asasi manusia di Filipina, menyatakan bahwa Duterte seharusnya tidak merasa kebal hukum meskipun memiliki jabatan tinggi.

Pendeta tersebut menambahkan bahwa para korban perang melawan narkoba layak mendapatkan keadilan dan Duterte tidak boleh dibiarkan lolos dari pertanggungjawaban.

“Kami mendukung proses hukum yang adil, dan kami berharap bahwa penuntutan terhadap Duterte dapat dilakukan dengan transparansi dan kejujuran,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Komisi Hak Asasi Manusia (CHR) Filipina juga menegaskan pentingnya proses hukum yang adil bagi semua pihak, terutama bagi para korban perang narkoba yang telah lama menantikan keadilan.

"Pencarian keadilan tidak boleh terhenti. Setiap tindakan penundaan hanya memperpanjang penderitaan bagi mereka yang telah kehilangan keluarga mereka akibat kebijakan yang tidak manusiawi ini," tegas Komisi tersebut. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga