Repelita Jakarta - Seberapa penting jabatan publik dalam menentukan relevansi seorang tokoh politik di Indonesia? Pertanyaan ini kembali mengemuka seiring dengan spekulasi politik yang melibatkan dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta potensi rekonsiliasi politik yang lebih luas.
Refly Harun dalam kanal YouTube-nya mengungkapkan, pertemuan antara Anies dan Ahok dapat menjadi titik awal perubahan konstelasi politik nasional. Bahkan, muncul wacana bahwa keduanya berpeluang untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini menjadi perdebatan publik mengingat keduanya memiliki sejarah politik yang cukup panjang, termasuk persaingan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
“Pak Prabowo itu bangga. Dua orang yang pernah beliau bantu kini sudah beriringan jalan,” ujar Refly. Pernyataan ini mengacu pada perjalanan politik Ahok yang pernah bergabung dengan Gerindra sebelum berlabuh ke PDIP, serta Anies yang sempat mendapatkan dukungan dari Prabowo pada Pilkada DKI 2017.
Spekulasi mengenai masuknya Anies ke kabinet Prabowo menimbulkan perdebatan di kalangan pendukungnya. Polling yang dilakukan dalam diskusi daring menunjukkan hasil yang terpecah, di mana 55% responden menyetujui kemungkinan tersebut, sementara 45% menolak. Isu utama yang diperdebatkan adalah apakah Anies akan tetap mempertahankan sikap oposisi atau memilih jalur pragmatis dengan menerima jabatan menteri.
“Masyarakat kita sering kali lebih menghargai seseorang ketika memiliki jabatan publik,” kata Refly. “Ketika berada di luar sistem, seorang tokoh bisa saja kehilangan relevansi dan ruang geraknya akan lebih terbatas.”
Fenomena ini menunjukkan, politik di Indonesia masih sangat bergantung pada posisi kekuasaan. Tokoh-tokoh politik yang kehilangan jabatan publik sering kali mengalami kesulitan dalam menjaga pengaruhnya. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus sebelumnya, di mana mereka yang tidak memiliki jabatan strategis kerap dianggap kurang memiliki daya tawar politik.
Dalam konteks yang lebih luas, pergeseran sikap politik dan rekonsiliasi antara tokoh-tokoh yang sebelumnya berseberangan menjadi bagian dari dinamika politik yang selalu berubah. Dengan mendekatnya Anies dan Ahok, serta potensi rekonsiliasi antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo, bukan tidak mungkin terjadi perubahan arah kebijakan politik yang lebih besar dalam pemerintahan mendatang.
Namun, bagi sebagian pihak, politik harus tetap memiliki garis tegas antara prinsip dan kepentingan pragmatis. “Apakah masyarakat cukup cerdas untuk membaca sikap yang konsisten? Atau jangan-jangan yang lebih dihargai adalah mereka yang tetap berada dalam lingkaran kekuasaan?” pungkas Refly.
Seiring berjalannya waktu, hanya dinamika politik yang akan menjawab pertanyaan ini. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
