Yunarto Wijaya Bicara Sikap PDIP: Gibran Pemateri Retreat hingga Hasto Tersangka

Repelita Jakarta - Dinamika politik PDIP kembali menjadi sorotan setelah beredar surat instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partainya menunda keberangkatan ke acara retreat di Akademi Militer Magelang. Instruksi ini muncul di tengah kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.

Surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025 itu viral dan memicu berbagai spekulasi. Namun, pada 25 Februari 2025, Juru Bicara PDIP Ahmad Basarah menegaskan bahwa Megawati tidak pernah melarang kadernya mengikuti retreat, melainkan hanya meminta mereka menunda keberangkatan hingga penyelesaian tugas-tugas daerah mereka.

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Charta Politik, Yunarto Wijaya, menilai instruksi tersebut tidak tepat. Menurutnya, retreat di Magelang merupakan agenda penting, terlebih Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menjadi pemateri dalam sesi pembahasan Asta Cita.

“Kalau memang PDIP serius sebagai oposisi, keputusan-keputusan politiknya harus lebih konsisten. Retreat ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan bagian dari agenda pemerintahan,” ujar Yunarto.

Yunarto juga menyoroti sikap PDIP pasca Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka. Ia mempertanyakan apakah langkah politik partai akan semakin konfrontatif terhadap pemerintahan Prabowo Subianto atau justru tetap menjaga komunikasi politik yang cair.

“Sikap PDIP menarik untuk diamati, apakah akan semakin panas dingin atau tetap mencari celah berkompromi dalam berbagai kebijakan strategis,” tambahnya.

Dalam situasi politik yang berkembang, keputusan PDIP terkait retreat dan kasus hukum yang menjerat salah satu tokohnya akan menjadi faktor penting dalam arah politik partai ke depan.(*).

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga