Repelita Jakarta - Demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap telah digelar tiga hari berturut-turut, mulai 17 hingga 19 Februari 2025. Aksi itu dilakukan tidak hanya di Jakarta, namun juga di berbagai daerah di Indonesia.
Puncak aksi Indonesia Gelap akan digelar besok, Kamis 20 Februari 2025, bertepatan dengan pelantikan kepala daerah di Istana Jakarta.
Memanfaatkan momen tersebut, para mahasiswa akan melakukan demonstrasi besar-besaran di Istana, menandai puncak dari gerakan yang mereka suarakan selama tiga hari terakhir.
Koordinator BEM SI, Herianto, membenarkan hal itu. Ia mengatakan pihaknya memang sengaja mengambil momen tersebut.
“Benar kita memang mau mengambil momen itu,” kata Herianto kepada jurnalis, Rabu 19 Februari 2025.
Ia menjelaskan bahwa tujuan aksi ini adalah untuk menegaskan kepada kepala daerah yang dilantik agar memahami beban dan tanggung jawab mereka terhadap rakyat.
“Mau menegaskan bahwa kepala daerah ada beban dan tanggung jawab,” ujarnya.
Ada sejumlah poin utama yang disuarakan BEM SI, di antaranya sebagai berikut:
Mengadili Presiden Joko Widodo. Mahasiswa menuntut lembaga hukum untuk memproses hukum mantan Presiden Joko Widodo atas berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat selama masa jabatannya.
Evaluasi Kabinet Merah Putih. Mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Dengan harapan perombakan kabinet dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Pencabutan Kebijakan Efisiensi Anggaran Pendidikan. Mahasiswa menolak kebijakan pemangkasan anggaran di sektor pendidikan yang dinilai mengancam kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa meminta pemerintah untuk mengevaluasi total pelaksanaan program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan, karena dianggap tidak tepat sasaran dan membebani anggaran pendidikan.
Penghentian Kebijakan Publik Tanpa Basis Riset Ilmiah. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk berhenti membuat kebijakan publik yang tidak didasarkan pada riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
