Said Didu Sentil Jokowi Soal #IndonesiaGelap, Mahasiswa HMI Makassar Blokir Jalan Tuntut Keadilan

 

Repelita Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti munculnya tagar #IndonesiaGelap yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan mantan Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas kondisi yang memicu keresahan publik tersebut.

"Kita harus meminta pertanggungjawaban pemimpin yang membuat #IndonesiaGelap, Jokowi," ujar Said Didu di X @msaid_didu.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan apakah kondisi yang ia sebut sebagai kegelapan itu akan berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Apakah kegelapan itu akan diteruskan oleh Presiden Prabowo?" tandasnya.

Sebelumnya, selain ramai di media sosial, tagar #IndonesiaGelap juga diiringi dengan aksi demonstrasi di sejumlah kota di Indonesia.

Aksi ini bukan tanpa alasan, massa aksi dari perhimpunan mahasiswa turun ke jalan mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar lebih memperhatikan rakyatnya.

Seperti di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, puluhan mahasiswa melakukan demonstrasi dengan memblokir satu ruas jalan.

Puluhan mahasiswa itu merupakan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur.

Bukan hanya memblokir jalan, massa aksi juga membakar ban sembari meneriakkan protes terhadap langkah efisiensi pemerintah yang menyasar anggaran pendidikan.

Ketua Cabang HMI Makassar Timur, Muhammad Zulfikar Ridha, menjelaskan bahwa pihaknya membawa sedikitnya sepuluh tuntutan.

"Yang pertama itu adili Jokowi, kedua tolak efisiensi anggaran pendidikan, tiga menolak perampasan lahan warga," ujar Zulfikar.

Permintaan mahasiswa ini cukup menantang, mengingat belum lama ini Prabowo terkesan memuji-muji Jokowi. Bahkan, ia dengan lantang berteriak 'Hidup Jokowi' pada HUT Partai Gerindra beberapa waktu lalu.

Selain itu, kata Zulfikar, mereka juga menyuarakan penolakan terhadap pendidikan yang berbasis PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).

"Kemudian mendesak revisi UU Minerba, tolak konsesi tambang terhadap instansi pendidikan," lanjutnya.

Tegas, Zulfikar beralasan bahwa pihaknya menolak kebijakan pemerintah yang memberikan konsesi tambang bagi dunia pendidikan.

"Menurut kami kampus tidak berhak mengelola tambang. Kampus hanya fokus untuk memperkuat dan memperbaiki kualitas SDM masyarakat Indonesia," tandasnya.

Bukan hanya itu, Zulfikar juga merefleksi lebih dari 100 hari masa kerja Presiden Prabowo usai dilantik pada Oktober 2024 lalu.

Zulfikar menganggap bahwa Presiden Prabowo harus melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya di kabinet.

"Reshuffle menteri yang tidak pro terhadap rakyat," cetusnya.

Tidak berhenti di situ, Zulfikar juga menyoroti maraknya aksi pelecehan seksual dalam kampus, termasuk di kampus tempat dirinya menimba ilmu.

"Kemudian tindak keras pelaku kekerasan seksual yang ada di kampus," sebutnya.

Lanjutnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mesti diperjelas oleh pemerintah.

"Menurut kami, berdasarkan hasil kajiannya, yang pertama IKN harus jelas, apakah proyek ini memang betul-betul mega proyek ataukah hanya alibi daripada rezim Jokowi untuk menguasai ibukota Jakarta sehingga memindahkan ibukota negara," pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga