RUU Keamanan Laut Dinilai Mendesak, Yusril Dapat Dukungan Kuat dari Tedjo Edhy

 

Repelita Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Prof Yusril Ihza Mahendra menegaskan perlu dilakukannya pembahasan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut (Kamla).

Hal itu dimaksudkan untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan di laut yang terjadi selama ini.

Usulan Menko Yusril itu disambut baik KSAL periode 2008-2009 Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno.

“Begini, saya ingat sekali dulu waktu membuat Bakamla. Dulu namanya Bakorkamla. Itu pertama saya dulu yang ke sana. Dan saya sepakat kalau Bakamla ini dikuatkan menjadi Coast Guard Indonesia,” kata Tedjo ditemui usai nonton bareng film di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, Sabtu.

Mantan Menko Polhukam itu menyatakan Coast Guard sangat dibutuhkan di Indonesia dalam menjaga laut.

“Kita membutuhkan keamanan laut yang kuat, karena negara kita cukup luas, dua per tiga wilayahnya adalah laut dan laut adalah masa depan kita,” jelasnya.

Oleh karena itu, mantan politisi Partai Nasdem dan Berkarya ini mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dan Menko Yusril dalam membenahi tata kelola keamanan laut.

“Sangat-sangat mendukung, sampaikan ke beliau (Prabowo dan Yusril),” tegasnya.

“Mudah-mudahan ke depan Bakamla bakal menjadi besar. Mudah-mudahan Coast Guard bisa terwujud,” tandasnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Ruang Rapat Banggar DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Menko Yusril mendorong pentingnya RUU Kamla bagi bangsa.

"Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundang-undangan UU dan peraturan pelaksanaannya, selain itu terdapat ketidaksinkronan antara perundang-undangan antara lain irisan peraturan perundang-undangan hingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya," kata Yusril. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga