PDIP Bisa Terpuruk jika Lobi Pembebasan Hasto Berhasil, Henri Subiakto: Hukum Harus Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu

 

Repelita Jakarta - Pakar ilmu komunikasi politik, Henri Subiakto, menyoroti kemungkinan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dibebaskan dari tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui lobi politik.

Melalui cuitan di akun X pribadinya, Henri mengungkapkan bahwa ada kemungkinan PDI Perjuangan, melalui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, melobi untuk membebaskan Hasto. Namun, menurutnya, langkah tersebut bisa berdampak buruk bagi citra partai.

"Kalau belakangan nanti Hasto dilepas dari tahanan karena lobi PDIP atau Bu Mega, maka citra PDIP justru akan terpuruk," tulisnya.

Henri menambahkan bahwa partai akan dianggap tidak menghormati hukum jika menempuh jalur lobi politik. Ia menyarankan agar Hasto mengikuti proses hukum yang ada tanpa campur tangan politik.

"Maka sebaiknya biarkan saja Hasto mengikuti proses hukum, bantu dengan cara hukum saja secara rasional, bukan lewat lobi-lobi politik," ujarnya.

Menurut Henri, jika Hasto diperlakukan tidak adil oleh KPK, hal itu justru akan memperjelas bahwa hukum dijadikan alat politik oleh penguasa. Ia pun menyinggung mantan Presiden Jokowi yang dinilainya merugikan negara, namun hingga kini belum diadili.

"Logikanya, kalau Hasto yang tidak merugikan anggaran negara saja diadili, ditahan, dan dihukum, kenapa Jokowi dan menteri-menterinya yang jelas-jelas ada yang merugikan keuangan dan ekonomi negara tidak diapa-apakan? Tidak diadili, bahkan masih bebas menjabat?" ungkapnya.

Henri menilai jika Hasto terus ditahan dan diadili, hal itu bisa menjadi simbol ketidakadilan hukum oleh pemerintah saat ini.

"Hasto bisa jadi simbol nasib politisi yang melawan Jokowi. Publik dan civil society bisa memiliki alasan yang lebih kuat untuk menekan negara dan mendesak agar mereka yang jelas-jelas terindikasi merugikan negara, koruptif, atau melakukan tindak pidana, segera diadili. Termasuk tuntutan mengadili Jokowi," jelasnya.

Henri pun mengingatkan agar Megawati dan PDIP lebih cerdas dalam menyikapi isu politik yang berkembang.

"PDIP dan Megawati harus cerdas dalam menentukan prioritas. Menyelamatkan Hasto sebagai sekjen atau lebih ingin menegakkan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu? Saya yakin publik lebih mendukung penegakan hukum yang adil. Jika itu yang dilakukan, PDIP akan lebih dihormati," terangnya.

Sebaliknya, menurut Henri, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian akan semakin kehilangan kepercayaan jika hanya menargetkan pihak oposisi, sementara mereka yang berada di lingkaran kekuasaan dibiarkan bebas tanpa pertanggungjawaban hukum.

"Itulah yang disebut sebagai keadilan gelap di negeri ini," tutupnya.(*).

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga