Mahfud MD Dukung Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun, Ingatkan Selektivitas dalam Proyek

 

Repelita, Jakarta - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait efisiensi anggaran sebanyak tiga putaran senilai Rp750 triliun yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Mahfud MD menilai Inpres tentang efisiensi itu tidak salah. Dia mencontohkan saat di Orde Baru, masyarakat marah karena tidak ada efisiensi anggaran.

“Siapa yang bilang efisiensi itu jelek. Sejak zaman Orde Baru masyarakat marah karena negara tidak efisien. Lalu reformasi juga keluarnya tidak efisien. Dan lalu pemerintah sekarang memprogramkan efisiensi. Karena dulu zaman Orde Baru saja inefisiensinya menurut Pak Sumitro (ayah Presiden Prabowo) kan 30 persen. Nah sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Prabowo. Kita hormati itu,” katanya saat ditemui di UGM, pada Kamis 20 Februari 2025.

Meski begitu, pakar hukum tata negara tersebut mengingatkan kepada pemerintah saat ini agar selektif dalam menjalankan Inpres tersebut. Menurutnya, pemerintah harus berani tidak melakukan kickback dalam proyek. Maksudnya adalah bentuk penyuapan yang melibatkan insentif keuangan atau manfaat lain sebagai imbalan bagi seseorang yang memberikan bantuan dalam suatu tindakan atau keputusan.

“Tetapi supaya selektif, efisiensi itu juga dilakukan terhadap hal-hal yang memang tidak efisien (seperti) Kickback di dalam proyek dan sebagainya,” ujarnya.

Hal lain yang dinilai tidak efisien adalah perjalanan dinas para pejabat hingga pegawai yang pamer (flexing) dengan anggaran negara.

“Kemudian jalan-jalan yang tidak ada gunanya, lalu flexing di kalangan pejabat dengan menggunakan anggaran negara yang dimanipulasi. Nah saya kira itu harus diefisienkan,” tegasnya.

Kebijakan efisiensi anggaran ini menyasar beberapa kementerian dan lembaga. Pemerintah pun menetapkan target penghematan anggaran hingga Rp750 triliun yang dilakukan dalam tiga tahap.

Bukan tanpa tujuan, hasil dari efisiensi anggaran ini nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendanai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga