Repelita, Solo - Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi tudingan yang menyebutkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, disebabkan oleh beban utang yang ditinggalkan pada masa pemerintahannya.
Jokowi, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada Kamis sore, mengungkapkan bahwa pengelolaan utang negara selama masa kepemimpinannya dilakukan dengan sangat hati-hati.
"Ya, pengelolaan anggaran yang saya tahu itu di negara kita itu sangat-sangat hati-hati," ujar Jokowi.
Ia menjelaskan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di angka 38-39 persen, yang menurutnya masih jauh di bawah batas ketentuan undang-undang yang menetapkan angka utang maksimal sebesar 60 persen dari PDB.
"Masih jauh di bawah ketentuan Undang-Undang yang ada yaitu 60 persen," lanjutnya.
Jokowi juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan pengelolaan utang yang diambil oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang dianggapnya sangat memahami dengan baik konsekuensi dari beban utang yang ada.
"Pengelolaan kita sangat pruden sekali karena juga Menteri Keuangannya tahu konsekuensi-konsekuensi apa yang akan terjadi apabila beban utang itu terlalu besar," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi membandingkan kondisi utang Indonesia dengan negara-negara lain dan menegaskan bahwa rasio utang Indonesia masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
"Dan dibandingkan negara-negara lain, coba dibandingkan. Prosentase GDP dan utang," pungkasnya.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok

