
Repelita Jakarta - Kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran kembali mendapat sorotan dan kritikan. Politisi PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran.
Ferdinand membandingkan cara Amerika Serikat dan Indonesia dalam melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, di Amerika, efisiensi anggaran dilakukan dengan menghapus anggaran-anggaran yang tidak perlu, salah satunya anggaran untuk buzzer.
“Amerika juga melakukan pemotongan anggaran dengan menghapus anggaran-anggaran tak berguna seperti anggaran buzzer media ini demi anggaran bagi rakyat,” tulisnya dalam cuitan akun X pribadinya, Jumat (14/2/2025).
Namun, kata Ferdinand, hal ini justru berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Indonesia. Pemerintah justru mengangkat buzzer dan memberikan jabatan sebagai staf khusus dengan fasilitas dan gaji resmi. Sementara itu, anggaran untuk rakyat justru dikurangi.
“Dinegeri kita, buzzer malah jadi Staf khusus dengan gaji resmi tapi anggaran untuk rakyat dikurangi dan mengakibatkan beban rakyat bertambah,” ujarnya.
Kebijakan ini semakin mendapat perhatian setelah pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus di Kementerian Pertahanan pada Selasa (11/2/2025), yang turut menjadi sorotan publik. Deddy, yang dikenal sebagai pesohor di dunia hiburan, diangkat langsung oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.
Pelantikan Deddy ini dianggap mencolok karena latar belakangnya sebagai selebriti. Selain itu, pelantikan Rudi Valinka alias Rudi Susanto yang dikenal sebagai buzzer Presiden Jokowi di Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menambah perhatian publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

