DPR Bilang PPPK Beban Negara, Jhon Sitorus: Ketika Beban Negara Bicara Beban Negara

Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Jhon Sitorus memberikan tanggapan terhadap pernyataan anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, yang menyebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai beban negara. Jhon menyindir bahwa justru DPR lah yang seharusnya diefisiensikan anggarannya, bukan PPPK.

"Ketika beban negara bicara beban negara, ini ibarat orang bermasalah menambah masalah," ujar Jhon di akun X @JhonSitorus_18 (13/2/2025).

Menurut Jhon, keberadaan PPPK sejatinya merupakan bentuk efisiensi anggaran dalam membiayai aparatur sipil negara (ASN). Ia menjelaskan bahwa PPPK diciptakan sebagai langkah efisiensi untuk mengurangi beban keuangan negara yang sebelumnya lebih besar jika hanya mengandalkan pengangkatan ASN/PNS.

"Padahal, PPPK dulu diciptakan sebagai bentuk efisiensi atas beban negara untuk membiayai ASN/PNS," ungkapnya.

Jhon juga menambahkan bahwa setiap tahun selalu ada ASN dan PPPK yang memasuki masa pensiun, sehingga formasi yang kosong harus segera diisi untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

"Setiap tahun, pasti ada ASN dan PPPK yang pensiun, jadi formasi yang ditinggalkan harus diisi segera," tuturnya.

Jhon pun mempertanyakan mengapa DPR tidak turut melakukan efisiensi anggaran di lembaganya sendiri, alih-alih menjadikan PPPK sebagai sasaran penghematan.

"Lalu, kenapa bukan anggaran DPR saja yang ikut diefesiensikan? Takut gak ada uang jajan lagi?" tanyanya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mengungkapkan bahwa penerimaan PPPK semakin membebani keuangan negara, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Penerimaan PPPK ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri, dan ini linear ke daerah," ujar Taufan dalam rapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Taufan juga mengungkapkan bahwa di beberapa daerah, ada masalah terkait penerimaan PPPK, seperti dugaan rekayasa data pegawai dan proses seleksi yang dinilai bermasalah.

"Negara memang harus hadir, tetapi ada keterbatasan kemampuan," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa tidak semua daerah mampu merealisasikan kebijakan PPPK, dan beberapa daerah bahkan memiliki APBD yang surplus.

"Ada daerah yang punya kemampuan fiskal, bahkan ada APBD provinsi yang surplus," tambahnya.

Taufan kemudian meminta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif, untuk meninjau kembali kebijakan PPPK agar lebih realistis dan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

"Dibutuhkan pemikiran yang rasional dan visioner supaya permasalahan ini bisa dilihat secara kasuistis," tegasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga