Repelita, Jakarta - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa setiap kepala daerah harus tunduk pada pemerintah pusat, yang dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sebagai pemimpin daerah, loyalitas utama tetap pada sistem pemerintahan yang berlaku.
Pernyataan ini disampaikan Dedi sebagai tanggapan atas instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani langsung oleh Megawati. Keputusan ini muncul di tengah dinamika politik nasional, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski menghormati sikap Megawati terhadap kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah, Dedi tetap mengingatkan prinsip utama dalam pemerintahan. "Kalau Bu Mega melarang, itu hak beliau. Tapi yang jelas, kalau seseorang sudah menjadi kepala daerah, maka ia harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah," ujar Dedi.
Ia juga memastikan bahwa seluruh kepala daerah di Jawa Barat akan mengikuti pengarahan dari Presiden Prabowo di Magelang. "Semua kepala daerah di Jawa Barat tetap akan berangkat. Anggaran sudah dialokasikan dan terserap, sehingga tidak mungkin dibatalkan," jelasnya.
Dedi pun menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut tidak membebani anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Baik biaya keberangkatan maupun selama di sana, semuanya menggunakan dana dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), itu yang terpenting," tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
