Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Saleh Daulay: Karena dari Presiden, Persetujuan Telah Didapat 50 Persen

 

Repelita, Jakarta 14 Desember 2024 - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD kini menjadi sorotan publik. Dalam usulannya saat perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Prabowo menyatakan bahwa mekanisme ini lebih efisien dan dapat menghemat biaya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi wacana Prabowo mengenai pemilihan kepala daerah. Saleh menyebut bahwa ide serupa sudah lama dibahas dalam internal PAN, namun partainya masih perlu melakukan kalkulasi lebih detail sebelum memutuskan untuk mengungkapkan hal itu ke publik.

"Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh partai politik yang ada. Sekarang pun sudah pasti ada pembicaraan internal di masing-masing partai," ujarnya.

Saleh menegaskan bahwa secara umum PAN mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana. Menurutnya, sistem tersebut pernah diterapkan sebelumnya dan hasilnya tidak kalah baik dibandingkan kepala daerah yang dipilih secara langsung. Banyak kepala daerah yang dipilih melalui DPRD memiliki kinerja positif dan dikenang hingga sekarang.

Namun, Saleh juga menyadari bahwa perubahan mekanisme ini tidak mudah. Ada undang-undang dan peraturan yang perlu direvisi. Untuk memudahkan hal tersebut, semua pihak perlu memetakan aspek-aspek pemilu yang perlu diubah sebelum membahas revisi undang-undang.

"Karena ini datang dari Presiden, persetujuan untuk perubahan mungkin sudah mencapai 50 persen. Tinggal menunggu persetujuan partai-partai di DPR, yang mungkin tidak sulit karena hampir semua partai tergabung dalam koalisi pemerintah," ujarnya.

Saleh menegaskan bahwa PAN juga akan melakukan simulasi dan kajian mengenai sistem ini. Ia tidak ingin biaya politik menjadi terlalu tinggi, karena hal tersebut dapat merusak kualitas demokrasi.

Sementara itu, usulan Prabowo menuai kritik tajam di media sosial. Salah satunya datang dari akun Twitter @AnakOgi, yang menyebut wacana tersebut dapat merusak sistem demokrasi Indonesia.

Menurut akun tersebut, usulan ini akan menghilangkan kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin berkualitas seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Pramono Anung. Hal ini dikhawatirkan membuat calon kepala daerah lebih fokus melobi partai politik daripada mendekati rakyat.

Kritik ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa praktik politik uang, baik dalam bentuk amplop maupun bantuan sosial, akan semakin merajalela. Fokus calon kepala daerah pada partai politik dapat mengancam prinsip demokrasi yang seharusnya berdasarkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Keresahan publik menunjukkan bahwa usulan ini tidak akan menyelesaikan masalah pemilihan kepala daerah, tetapi justru menambah masalah baru dalam sistem politik nasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga