"PDIP Pecat Jokowi, Pakar: Kerusakan Demokrasi Seharusnya Diadili"

 

Repelita, Jakarta 18 Desember 2024 – Kerusakan tatanan demokrasi yang dilakukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinilai seharusnya dapat diadili. Hal ini terkait dugaan penyelewengan kekuasaan melalui perubahan aturan dalam konstitusi.

Pakar ilmu politik, Profesor Ikrar Nusa Bhakti, mengungkapkan hal tersebut saat berbincang mengenai pemecatan Jokowi oleh PDI Perjuangan. Menurutnya, masyarakat sudah lama menantikan sikap tegas dari PDIP, tetapi partai baru bertindak setelah Jokowi hampir menyelesaikan masa jabatannya.

Ikrar menyebut, keputusan PDIP memecat Jokowi didasari pertimbangan untuk mengakhiri hubungan politik di saat masa jabatan presiden hampir selesai. Selain itu, ia juga mengaku mendapatkan jawaban dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa Jokowi seharusnya diadili atas kerusakan demokrasi yang terjadi.

"Ketika banyak orang mengatakan PDIP harus ada tindak lanjutnya, saya tanya Hasto, dia bilang itu seharusnya Jokowi diadili," ujarnya.

Menurut Ikrar, proses pengadilan ini tidak bisa hanya bergantung pada PDIP, melainkan membutuhkan gelombang dukungan rakyat untuk mendesak adanya pengadilan terhadap Jokowi.

"Kalau soal pengadilan, itu sebetulnya bukan tugas PDIP untuk mengajukan, tetapi teman-teman masyarakat yang melakukan hal itu agar pengadilan rakyat bergerak," tegasnya.

Namun, ia meragukan kemungkinan hal ini terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ikrar menilai ada kendala politis, mengingat Prabowo dinilai memiliki kedekatan dengan Jokowi, termasuk melalui hubungan politik dengan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih.

"Masalahnya, apakah itu bisa terjadi sementara Prabowo masih berutang budi pada Jokowi? Wakil presidennya saja adalah Gibran," pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga