Jokowi Berpotensi Diseret ke Pengadilan, Rocky Gerung Sebut Ini Kejahatan Konstitusi Usai Dipecat PDIP

 

Repelita, Jakarta 19 Desember 2024 - Dinamika politik Indonesia semakin memanas setelah pengamat politik Rocky Gerung memberikan pernyataan tajam terkait pemecatan Presiden Joko Widodo oleh PDIP.

Rocky menilai bahwa keputusan pemecatan tersebut dapat membawa Jokowi ke ranah hukum akibat dugaan pelanggaran konstitusi. Menurutnya, kasus ini tidak hanya menjadi isu internal partai, tetapi juga dapat berdampak besar pada hukum tata negara Indonesia.

“Dalam poin ketujuh surat keputusan itu, disebutkan bahwa Jokowi mengintervensi Mahkamah Konstitusi demi memuluskan langkah Gibran menjadi Wakil Presiden. Ini indikasi adanya kejahatan konstitusi yang dilakukan oleh presiden,” ujar Rocky melalui kanal YouTube pribadinya.

Rocky menegaskan bahwa dugaan ini bukan hanya persoalan politik semata, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi isu hukum nasional yang serius.

Meski demikian, Rocky menyadari bahwa konsekuensi hukum mungkin tidak akan muncul dalam waktu dekat.

“Isu ini tidak akan hilang begitu saja. Meski Jokowi sudah tidak menjabat, dugaan pelanggaran ini akan terus dibahas dan bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar lebih jauh kejahatan konstitusi oleh seorang presiden,” ujarnya.

Rocky juga menekankan bahwa kasus ini memiliki nilai historis penting dalam politik dan hukum Indonesia. Menurutnya, pelanggaran terhadap sumpah jabatan merupakan kejahatan serius terhadap konstitusi yang dapat berujung pada sanksi pidana.

“Ini bukan hanya masalah politik, tetapi juga pelanggaran serius terhadap hukum negara. Akan tiba waktunya hal ini dibongkar,” tegas Rocky.

Ia menyimpulkan bahwa kasus ini akan terus menjadi perhatian publik, baik dalam ranah politik maupun hukum, bahkan setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden.

“Ini akan menjadi bagian dari dinamika politik kita yang terus bergulir,” tutup Rocky.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga