[BREAKING NEWS] Panda Nababan Desak Pengusutan Tuntas Klaim Agus Rahardjo tentang Intervensi Jokowi dalam Kasus Setya Novanto

 

Jakarta, 15 Desember 2024 - Panda Nababan, tokoh senior dalam politik Indonesia, kembali menyoroti dinamika politik nasional dengan menyentil isu lama terkait klaim Agus Rahardjo, mantan Ketua KPK periode 2015-2019, tentang dugaan intervensi Jokowi dalam kasus Setya Novanto.

Panda Nababan menilai klaim Agus Rahardjo tentang Jokowi yang pernah meminta menghentikan penyelidikan kasus KTP elektronik Setya Novanto seharusnya menjadi skandal besar yang mengganggu kredibilitas pemerintahan.

“Kalau benar yang dikatakan Agus Rahardjo, bahwa dia dimarahi oleh Jokowi dan diminta menghentikan kasus Setya Novanto, ini bukan masalah biasa,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini bukan hanya tentang dinamika politik, tetapi juga menyangkut independensi lembaga penegak hukum seperti KPK dan kredibilitas pemerintahan Jokowi.

Panda juga menyoroti respons dari media yang melakukan cover both sides, termasuk jurnalis Rossi, yang pernah bertanya langsung kepada Jokowi tentang klaim tersebut. Namun, Jokowi menjawab bahwa hal itu tidak benar.

Panda meminta agar klaim tersebut diusut hingga tuntas. Jika terbukti benar, hal ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip hukum dan independensi lembaga negara.

“Jika klaim Agus Rahardjo benar, itu skandal besar. Tapi jika fitnah, Agus Rahardjo harus bertanggung jawab atas tuduhan serius yang ia lontarkan,” tegas Panda Nababan.

Panda juga menyoroti bagaimana isu ini seolah tenggelam tanpa penyelesaian yang jelas. Menurutnya, sikap Jokowi yang membiarkan isu menggantung tanpa penanganan membuat publik semakin skeptis dan tidak percaya pada proses penegakan hukum.

“Ini masalah serius yang tidak pernah muncul zaman Megawati, tidak pernah muncul zaman SBY. Bagaimana mungkin seorang kepala negara memanggil Ketua KPK untuk meminta hal seperti itu?” ujarnya.

Panda Nababan menegaskan bahwa isu ini tidak boleh hanya menjadi gosip tanpa fakta yang jelas. Publik berhak mengetahui kebenaran tentang klaim serius yang berkaitan dengan pemerintahan dan lembaga negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga