Prabowo Desak Sri Mulyani Tunda Anggaran Infrastruktur Baru, Rocky Gerung Sebut Ini Pukulan Telak untuk Jokowi

 

Rocky Gerung menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghentikan anggaran proyek infrastruktur baru sebagai langkah penting yang mencerminkan realitas keuangan negara.

Menurut Rocky, kebijakan tersebut menunjukkan adanya krisis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan ini juga menegaskan perbedaan pendekatan antara Prabowo dan Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi).

Rocky memandang Prabowo lebih realistis dalam menghadapi kondisi keuangan negara. APBN, yang sudah tertekan sejak era Jokowi, kini harus ditata ulang untuk menghindari beban utang yang lebih besar.

Dia menegaskan bahwa tidak mungkin melanjutkan proyek-proyek besar seperti perpanjangan jalan tol atau Ibu Kota Negara (IKN), sementara APBN dalam keadaan defisit. "Gizi anak-anak tidak terpenuhi, itu yang konsisten pada Presiden Prabowo," katanya.

Menurut Rocky, kebijakan infrastruktur era Jokowi terlalu ambisius, sering mengorbankan keseimbangan fiskal negara demi proyek-proyek mercusuar. Salah satu isu utama, menurutnya, adalah keberlanjutan proyek IKN, yang tanpa investasi asing konkret dan daya dukung APBN yang memadai, akan sulit dilanjutkan.

Rocky juga menyatakan bahwa proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol baru seharusnya bukan prioritas jika kebutuhan dasar masyarakat, seperti pemenuhan gizi dan layanan sosial, belum terpenuhi.

Meski Prabowo sebelumnya berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan Jokowi, kenyataannya hanya kebijakan yang sesuai dengan kemampuan anggaran negara yang akan diteruskan. Ini menjadi tantangan besar, terutama karena sebagian besar proyek besar era Jokowi didanai melalui utang luar negeri dengan bunga yang tinggi.

"Ini juga pukulan bagi Jokowi, karena dia selalu ingin memamerkan bahwa dia akan menikmati IKN di masa pensiunnya," kata Rocky.

Menurut Rocky, Prabowo menilai warisan infrastruktur Jokowi tidak sebanding dengan beban keuangan yang ditinggalkan, terutama dalam hal keberlanjutan ekonomi. "Daya dukung APBN kita tidak memungkinkan untuk meneruskan kebijakan Jokowi, terutama dalam infrastruktur," tutup Rocky Gerung.(*)

Baca Juga