Sepak terjang Presiden Joko Widodo dalam panggung politik Tanah Air di ujung kekuasaannya sudah makin keterlaluan.
Kritikan tersebut disampaikan pakar hukum tata negara, Mahfud MD dalam podcast Terus Terang di YouTube Mahfud MD Official, Rabu (11/7).
Mahfud mencontohkan kasus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang diloloskan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk ikut berkompetisi di Pilpres 2024.
"Putusan peradilan meski salah harus diikuti kan," kata Mahfud.
Namun akhirnya terbukti putusan MK untuk perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden melanggar etik yang berat.
"Tetapi pencalonan Gibran tidak bisa diganggu gugat," kata Mahfud.
Saat masih di kabinet, Menkopolhukam periode 2019-2024 ini mengaku sudah mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak main-main dengan hukum.
"Tapi secara politik Pak Mulyono makin parah mainnya. Kemudian main lagi di MA," demikian Mahfud.
Diketahui Mulyono merupakan nama kecil dari Presiden Joko Widodo seperti dikutip dari rmol
Mahfud MD: Kita akan Lawan Kesewenang-wenangan
Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menilai, sampai saat ini rekayasa-rekayasa untuk membegal demokrasi di Indonesia berhasil diselamatkan. Tapi, ia merasa, sesuatu bisa saja terjadi, sehingga semua masih harus tetap fokus mengawal.
“Sementara ini selamat, tapi kita jangan memboroskan energi untuk hal-hal lain supaya fokus agar ini tetap selamat sampai pada tujuannya karena sebenarnya ini merupakan usaha usaha untuk membegal demokrasi,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Rabu (28/08/2024).
Pertama, ia mengingatkan, usaha-usaha membegal demokrasi sudah bisa dilihat dari apel-apel lurah dan sebagainya yang diatur untuk membuat pernyataan agar jabatan presiden tiga periode. Walau dibantah, pemain-pemainnya dan tujuannya sudah jelas.
Setelah itu tidak berhasil karena diprotes keras, muncul usaha-usaha memperpanjang jabatan. Saat itu, usaha-usaha seperti itu kembali mendapat penolakan rakyat dengan alasan apapun. Lalu, muncul lagi lewat putusan PN Jakpus untuk menunda pemilu.
“Kan gila itu, pengadilannya juga gila, masa itu urusan pemilu diputus oleh pengadilan perdata yang isinya itu meminta pemilu dihentikan, rangkaian dari memperpanjang itu. Bahkan, saya juga mendengar siapa pelakunya yang melakukan itu, ya orang-orang ada di kementerian juga,” ujar Mahfud.
Mantan Menkopolhukam itu melihat, usaha-usaha untuk memperpanjang periode, menambah dua tahun lalu lewat pengadilan sampai melalui Mahkamah Konstitusi itu merupakan sebuah rangkaian. Mahfud merasa, itu semua membuat rakyat marah.
“Masuknya Gibran itu menjadi calon itu pelanggaran luar biasa, saya mengatakan ini berani, berani wong sudah diputus oleh MKMK bahwa itu melanggar, kan gitu, jadi semua dilakukan untuk melakukan ini. Nah, sekarang ketemu batunya, rakyat sudah sampai di leher, sehingga demo kemarin tidak bisa dibendung,” kata Mahfud.
Mahfud menyayangkan, cara-cara jelek seperti itu kembali dilakukan dan kali ini lewat Mahkamah Agung yang memutus Kaesang boleh maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada. Padahal, sudah ada peraturan yang jelas tentang batas usia saat pencalonan.
Maka itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku mual mengomentari ini karena cara-cara yang dilakukan sudah jorok. Mahfud meyakini, Tuhan pasti turun tangan dan alam semesta pada akhirnya akan memilih jalannya sendiri memperbaiki.
“Perkembangan politik yang saya dengar Pak Prabowo berperan, Pak Prabowo tidak menghendaki karena itu permainan tidak sehat bagi demokrasi, jangan diteruskan itu katanya Pak Prabowo juga, saya tidak dengar sendiri, dari Bu Mega, tapi sudah beredar Pak Prabowo menyatakan kepada Bu Mega melalui telfon bahwa itu bukan kehendak saya,” ujar Mahfud.
Mahfud turut menyoroti pidato Prabowo di PAN yang dinilai sudah menyatakan sikap tegas kalau dirinya merupakan presiden pilihan rakyat yang harus menuruti kehendak rakyat. Prabowo turut meminta intel tidak digunakan untuk memata-matai rakyat.
“Itu kan jelas itu sikap pak, saya kira secara halus itu isyarat saya sampai sekarang tidak dititipi siapapun oleh Pak Jokowi, ya itu bagus, tapi bagi saya itu artinya oleh sebab itu kamu jangan nitip, mumpung tidak eksplisit, jangan coba-coba nitip, saya ini presiden pilihan rakyat, oh bagus, bagus bagus,” kata mantan Anggota DPR RI itu.
Bagi Mahfud, demonstrasi yang meledak secara tiba-tiba karena rakyat sudah tidak tahan dibohongi dan ini mempermalukan Indonesia ke dunia. Mahfud turut menerima keresahan dari seniman-seniman yang tidak terima rakyat diperlakukan seperti ini.
“Oleh sebab itu, situasi ini harus dijaga, bahwa kita akan melawan kesewenang-wenangan yang melanggar konstitusi, soal pilkada yang mau menang siapa silakan saja, yang penting prosesnya demokratis,” ujar mantan Menteri Pertahanan.***
%20(Custom).jpg)
