Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa ada pihak yang melaporkan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Aduan itu terkait dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet pribadi.
"Kalau per kapannya (laporan diterima), saya tidak bisa buka, tapi informasi yang kami dapatkan ada (laporan dari masyarakat)," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika dikutip Minggu (8/9/2024).
Tessa mengaku tidak bisa membuka identitas pelapor. Sebab, hal itu bersifat rahasia. Dia hanya menyebut, KPK bakal memanggil pihak pelapor untuk dimintai klarifikasi.
"Prosesnya saat ini sudah di tahap penelaahan dan di tahap penelaahan itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pihak pelapor nanti akan dipanggil, akan diklarifikasi dan kemungkinan ada pihak-pihak lain yang akan diklarifikasi juga," jelas Tessa.
"Tetapi siapa yang akan diklarifikasi dan kapan itu, saya tidak bisa berasumsi. Karena secara prinsip untuk pelaporan dan penanganan perkara di tingkat penyelidikan bersifat rahasia. Jadi sampai sejauh mana penanganannya kita belum bisa buka saat ini," sambungnya.
Disamping itu, Tessa mengungkapkan, laporan dugaan gratifikasi tersebut kini sedang ditangani oleh Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. Hal ini serupa dengan penanganan dugaan gratifikasi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi.
"Ya per hari ini saya mendapatkan informasi bahwa penanganan dugaan gratifikasi saudara BN atau BAN ya. Itu sudah difokuskan dan dilakukan di direktorat PLPM juga," ungkap Tessa.
"Jadi dua-duanya nih, untuk saudara K dan saudara BN atau BAN penanganan dugaan gratifikasinya sudah difokuskan di Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat. Direktorat gratifikasi dalam hal ini di bawah Kedeputian Pencegahan membantu semua bahan-bahan yang sudah masuk ke Direktorat PLPM," tambah dia.
Lembaga antirasuah ini juga tetap mempersilakan Bobby untuk memberikan klarifikasi soal penggunaan jet pribadi tersebut.
"Di beberapa kesempatan juga, baik saya maupun pimpinan sudah menyampaikan, silakan menyampaikan klarifikasi melalui website kpk.go.id atau hadir langsung ke KPK, silakan saja," ujar Tessa.
"Artinya, pada saat penanganan dugaan gratifikasi itu ditangani oleh Direktorat PLPM dua-duanya saudara K dan saudara BN atau BAN bisa tetap mengklarifikasi melalui website yang tadi saya sampaikan atau datang sendiri. Itu tentunya tidak lagi menjadi beban dari Direktorat gratifikasi ya dalam penanganannya," imbuh dia.
Sebelumnya, beredar di media sosial foto-foto menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution menggunakan pesawat jet pribadi.
Adapun foto-foto itu diunggah pemilik akun X atau Twitter MurtadhaOne1. Pemilik akun menyebut, foto itu diunggah pada Februari 2023. Lokasinya diduga di Lanud Suwondo, Medan, Sumatera Utara seperti dikutip dari era
Aktivis Jogja Tantang KPK Periksa 'Kaesang & Bobby' Sebelum Jokowi Turun
Sejumlah aktivis di Kota Yogyakarta, DIY, menuntut dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yakni Kaesang Pangarep.
Pemanggilan dimaksudkan untuk permintaan klarifikasi kepada Kaesang menyangkut fasilitas pesawat jet pribadi yang digunakan bepergian ke Amerika Serikat (AS).
Adapun para aktivis yang berasal dari Jogja Corruption Watch (JCW) dan Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi Yogyakarta itu mengirimkan tuntutannya kepada KPK melalui sebuah surat resmi yang dikirimkan lewat Kantor Pos, Senin (2/9).
Para aktivis itu juga sempat berorasi di kawasan Tugu Pal Putih, Kota Yogyakarta sebelum berjalan kaki mundur menuju Kantor Pos Gondolayu yang berjarak yang sekitar 350 meter dari titik keberangkatan.
"Jalan mundur simbol KPK yang mengalami kemunduran dalam penanganan korupsi," kata Tri Wahyu selaku koordinator Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi Yogyakarta sambil berjalan mundur.
"Dulu, waktu korupsi mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, KPK bisa tegas, sekarang kami tuntut ketegasan yang sama, tak ada tebang pilih," lanjutnya.
Koordinator Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba menuturkan, melalui surat yang dikirimkan, mereka meminta KPK tidak mengirimkan utusan, namun memeriksa langsung Kaesang menyangkut dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi.
"Kasus jet pribadi yang melibatkan Kaesang Pangarep diduga dari pengusaha Singapura, di mana perusahaan Singapura ini ada MoU kerjasama dengan Pemkot Solo yang dipimpin Wali Kota Solo saat itu, Gibran Rakabuming Raka, kakak kandung Kaesang," kata Kamba.
Para aktivis, melalui surat tadi juga mendesak KPK segera memanggil Wali Kota Medan yang juga menantu Jokowi, Bobby Nasution terkait 'Blok Medan' di kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.
Terakhir, mereka juga meminta Bobby dan istrinya, yakni putri Jokowi, Kahiyang Ayu diperiksa menyusul indikasi gratifikasi jet pribadi yang melibatkan keduanya.
"Atas kasus-kasus itu, KPK RI sampai sekarang belum ada kemajuan berarti, malah terkait kasus Kaesang lebih ke arah pencegahan, yaitu pernyataan KPK yang mengimbau Kaesang sebagai salah satu ketua umum parpol agar bergaya hidup sederhana," ujar Kamba.
Para aktivis mendesak KPK memeriksa nama-nama yang telah mereka sebutkan sebelum Jokowi lengser dari posisi kepala negara tanggal 20 Oktober 2024.***
%20(Custom).jpg)
