%20(Custom).jpg)
Presiden Jokowi akan menyelesaikan masa kepemimpinannya pada Oktober 2024.
Seperti apa pencapaian di bidang perekonomian selama sepuluh tahun belakangan ini?
1. Pertumbuhan Ekonomi
Selama Jokowi menjabat, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran level 5 persen dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ini di bawah target 7 persen pada masa kampanyenya.
Berdasarkan data badan pusat statistik atau BPS, ekonomi RI pada awal Jokowi menjabat 2015 tumbuh 4,8 persen, lalu di kisaran 5 persen pada 2019.
Pada 2020 ekonomi RI minus 2,07 persen saat pandemi melanda. Hingga triwulan kedua 2024 ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen.
2. Utang Pemerintah Membengkak
Jokowi memulai masa jabatan pada 2014, dengan utang warisan dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebesar Rp 2.608,7 triliun. Laju kenaikan utang selama satu dekade tercatat cukup pesat.
Data APBN terkini yang diterbitkan Kementerian Keuangan memaparkan posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 8.502,6 triliun per Juli 2024.
Penarikan utang tersebut sejalan dengan pembayaran bunga utang yang tidak kalah besar. Hingga saat ini 20 persen APBN digunakan untuk membiayai bunga saja.
Utang jumbo di era covid-19 juga membuat pemerintahan selanjutnya menanggung utang jatuh tempo Rp 800 triliun tiap tahun sejak 2025-2027.
3. Angka Kemiskinan Turun, Ketimpangan Masih Terjadi
Angka kemiskinan selama satu dekade pemerintahan Jokowi tercatat turun tipis. Pada 2015, angka kemiskinan Indonesia berada di kidaran 11,22 persen.
Hingga 2023, angka kemiskinan Indonesia turun menjadi 9,36 persen. Pemerataan masih menjadi PR pemerintah.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat masih ada beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional.
“Ini menunjukan tantangan penurunan Indonesia dari sisi spasial masih sangat besar,” ujarnya saat rapat dengan Komisi IV DPD RI di Kompleks parleman Senayan, Selasa 11 Juni 2024.
Ia mencontohkan ketimpangan terjadi seperti di wilayah Sulawesi yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, namun tingkat kemiskinannya 10,08 pada 2023 atau masih di atas rata-rata kemiskinan nasional.
Selanjutnya Maluku yang mencapai 12,29 persen dan Nusa Tenggara masih pada kisaran 16,99 persen. Lalu Papua tingat kemiskinannya mencapai 24,76 persen pada 2023.
Ekonom senior Faisal Basri sebelumnya mengatakan peningkatan utang di era Jokowi tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi.
“Utang naik, kalau ekonominya tumbuh maka basis penerimaan pajak naik, ini kan enggak. Pajaknya turun begini,” ujarnya ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Tantangan perekonomian domestik dan global juga terjadi di masa pemerintahan Jokowi.
Beberapa di antaranya pandemi Covid-19, konflik geopolitik Timur Tengah, perang dagang hingga suku bunga acuan di beberapa negara yang naik tinggi seperti dikutip dari tempo
Jokowi Sebut Tingkat Kemiskinan Ekstrem Turun Siginifikan Pada 2024
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengungkap tingkat kemiskinan di Indonesia turun tajam.
Jokowi menjelaskan, angka kemiskinan ekstrem turun signifikan menjadi 0,83 persen pada 2024.
"Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen di tahun 2024," kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jumat (16/8).
Selain itu, Jokowi juga mengungkap bahwa indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan, dengan tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen pada 2024.
"Kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesiasentris. Mulai dari jalan tol dan jalan nasional, bendungan dan irigasi, pelabuhan dan bandara, pembangunan IKN Nusantara, dan masih banyak lainnya," ujarnya.
Jokowi menjelaskan bahwa semua pihak bekerja keras untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, produktif dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, serta penguatan jaring pengaman sosial.
Bantuan pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan.
Program Indonesia Pintar untuk pendidikan diberikan bagi sekitar 20 juta siswa per tahun, dan Program KIP Kuliah dan Bidik Misi untuk pendidikan 1,5 juta mahasiswa. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pendidikan diberikan kepada sekitar 45 ribu mahasiswa.
Selain itu, upaya perbaikan di sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik.
Angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran di tahun 2023. Angka prevalensi stunting turun dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023.***
