Potensi Kotak Kosong di Pilkada Jakarta, Deddy PDIP: Ngapain Ada Pemilu, Menyedihkan

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus menanggapi kemungkinan terjadinya kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Menurutnya, jika skenario kotak kosong benar-benar terjadi, maka kontestasi Pilkada Jakarta tidak perlu dilakukan.

"Karena kalau lagi-lagi hanya satu pasang calon (yang maju Pilkada), Pilkadanya kembalikan saja ke DPR gitu, jadi (partai) nggak perlu sibuk," ungkap Deddy, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (7/8/2024).

Selain itu, Deddy juga mengatakan akan cukup menyedihkan bagi rakyat kalau skenario tersebut menjadi kenyataan.

"Untuk Jakarta sebagai cerminan peradaban politik republik ini, kalau sampai kotak kosong saya kira itu cukup menyedihkan ya,"

"Meskipun tidak salah dan tidak ada Undang-Undang yang dilanggar," sambungnya.

Deddy menambahkan, keberlangsungan demokrasi di Jakarta akan dilihat oleh masyarakat luar Jakarta.

"Jakarta itu beda ya. Dia akan dilihat oleh orang luar dan bangsa kita sendiri. Apakah memang demokrasi kita ini sudah matang atau demokrasi oligarki," ujar Deddy.

Oleh karena itu, menurutnya, Pilkada Jakarta perlu diadakan dengan baik supaya rakyat juga dapat ikut memilih dengan baik.

"Untuk daerah sebesar Jakarta yang penduduknya banyak, saya kira akan sangat baik kalau kontestasi Pemilu itu diberikan (kepada) rakyat juga untuk ikut memilih dengan baik," kata Deddy.

Diberitakan sebelumnya, skenario akan adanya kotak kosong pada Pilgub DKI Jakarta berpotensi bisa terjadi.

Pasalnya, Bakal Calon Gubernur (Bacagub) yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil berpotensi melawan kotak kosong kalau Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai NasDem merapat pada KIM Plus.

"Kemungkinan KIM Plus melawan Kotak Kosong di Pilkada Jakarta ketika Koalisi Perubahan yang beranggotakan Nasdem, PKB, dan PKS yang sementara ini mengusung Anies, 'tergiur' untuk berpindah haluan," jelas Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, Senin (5/8/2024), dilansir Kompas.com.

Menurutnya, jika ketiga partai politik itu tergiur untuk merapat pada KIM, maka menunjukkan mereka lebih memilih bersikap pragmatis daripada mempertahankan sikap oposisi yang ditunjukkan pada masa Pilpres dan Pemilu 2024 lalu.

"Ketertarikan PKS, PKB, dan NasDem ini terjadi karena nalar politik nasional yakni bergabung dengan pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran menghegemoni sehingga nalar pilkada (regional) menjadi bukan prioritas," ucap Agung.

Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ridwan Kamil Berpotensi Lawan Kotak Kosong jika PKS, PKB, dan NasDem Merapat ke KIM Plus seperti dikutip dari tribunnews

Partai politik yang sudah mendukung Anies Baswedan diminta tidak terpengaruh dengan upaya Koalisi Indonesia Maju (KIM) membangun koalisi besar di Pilgub Jakarta 2024.

Hal ini disampaikan Wasekjen PDIP bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, menanggapi kemungkinan Anies Baswedan gagal mencalonkan diri sebagai Cagub Jakarta lantaran Nasdem dan PKB diisukan berpaling ke lain hati.

Adian lantas menyinggung perolehan suara Nasdem dan PKB di Pileg 2024 yang mengalami kenaikan. Kondisi ini dianggap tidak lepas dari efek ekor jas Anies Baswedan yang diusung Nasdem pada Pilpres 2024.

"Setelah dapat keberuntungan coattail effect (efek ekor jas) lalu Anies mau ditinggalkan, wah itu teganya, teganya, teganya," kata Adian saat menjadi narasumber di salah satu program diskusi yang disiarkan kanal YouTube, dikutip Selasa (6/8).***

Baca Juga